Berkaca Kasus KPK, DPRD Kendari Kritik Pembangunan Kantor Wali Kota

567
LM Rajab Jinik.
Bacakan

Kendari, Inilahsultra.com – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari mengkritik mega proyek pembangunan Kantor Wali Kota yang menggunakan anggaran multiyears.

-Advertisements-

Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari LM Rajab Jinik mengatakan, pembangunan kantor wali kota meggunakan anggaran multiyears sebesar Rp 250 miliar harus ada pertimbangan idealis dan pragmatis di dalamnya.

Rajab menjelaskan, pertimbangan ideal pembangunan kantor wali kota yang baru karena tuntutan kebutuhan masyarakat. Sebab, kantor lama sudah tidak layak untuk melayani masyarakat.

Namun, secara pragmatis harus mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.

“Menurut pengakuan dari Pemkot Kendari selama ini anggaran mengalami defisit. Tapi kenapa terus membangun,” tanya LM Rajab Jinik di ruang kerjanya, Senin 21 Oktober 2019.

Politikus Partai Golkar ini menjelaskan, tidak ada masalah pembangunan kantor wali kota, tapi yang diinginkan proses pembangunan harus single years atau dianggarkan setiap tahun.

Karena kalau setiap tahun bisa diatur dan disesuaikan berdasarkan kebutuhan anggaran walaupun lama pembangunan bisa mencapai 5 sampai 6 tahun tidak ada masalah.

“Yang tidak bisa dijangkau pembangunan ini, jangan sampai dengan adaya multiyears ada faktor kegagalan di dalamnya dengan penggunaan uang daerah terlalu besar, sehingga dapat merugikan masyarakat,” terangnya.

Sebab, kata dia, program pembangunan multiyears di Kota Kendari ini pernah luka atau tercoreng dengan kondisi tambat labuh yang bersentuhan langsung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat kepala daerah terjerat kasus korupsi dari hasil multiyears.

“Apakah akan terulang kejadian ini, dan kita tidak ingin anggaran multiyears ini kembali melukai Kota Kendari. Tapi ketakutan kita itu jangan sampai ada kepentingan pragmatis di dalamnya tentang konsolidasi wali kota, jangan sampai dia mengambil keuntungan dari multiyears,” jelasnya.

Anggaran multiyears dibahas dalam APBD 2020, berarti pengawasan DPRD sampai 2022 dan pihak ketiga yang melakukan pekerjaan tersebut.

“Tapi kalau dianggarkan singleyears kita akan evaluasi setiap tahun seberapa jauh projet dan penggunaan serapan anggaran yang dilakukan terhadap perkembangan pembangunan kantor wali kota,” jelasnya.

Untuk itu, Komisi III DPRD Kota Kendari masih menjadikan pertimbangan dan catatan pembangunan kantor wali kota dengan anggaran multiyears.

“Kita harus kaji dulu, dan saya minta tanggapan publik. Publik jangan hanya diam tentang program yang menggunakan anggaran besar Rp 250 miliar yang bersumber dari uang rakyat melalui pendapatan asli daerah,” tutupnya.

Penulis : Haerun

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
-Advertisements-
loading...