Kendari, Inilahsultra.com – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra resmi diambil sumpah dan janjinya, Rabu 23 Oktober 2019.
Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Sultra sementara Abdurrah man Shaleh didampingi Heri Asiku dan Gubernur Sultra Ali Mazi.
Turut hadir forum komunikasi pimpinan daerah yang terdiri dari Kapolda Sultra Brigjen Pol Merdisyam, Danrem 143 Haluoleo Kolonel Inf Yustinus Nono Yulianto, Danlanal Kendari Kolonel Laut (P) I Putu Darjatna, Danlanud Kolonel Pnb Nana Resmana, Kabinda Sultra Brigjen TNI Aminullah, Rektor Universitas Halu Oleo Muh Zamrun Firihu, Ketua KPU Sultra La Ode Abdul Natsir Moethalib, Ketua Bawaslu Sultra Hamiruddin Udu.
Unsur Pimpinan DPRD Sultra yang ditetapkan adalah Ketua DPRD dijabat oleh Abdurrahman Saleh dari Partai Amanat Nasional.
Kemudian wakil ketua Heri Asiku dari Golkar, Muh Endang SA dari Demokrat dan Nursalam Lada dari PDI Perjuangan.
Pengambilan sumpah ini dipandu oleh Kepala Pengadilan Tinggi Sultra Respatun Wisnu Wardoyo.
Dalam sumpahnya, keempat pimpinan DPRD Sultra ini berjanji akan mengutamakan kepentingan bangsa dari pada pribadi dan golongan.
“Akan perjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demo kepentingan bangsa dan negara,” janji empat pimpinan DPRD Sultra.
Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Shaleh mengatakan, setelah pelantikan Pimpinan dewan, selanjutnya akan disusun alat kelengkapan dewan.
Sejauh ini, sudah ada delapan fraksi yang terbentuk. Yakni, Fraksi PAN (8 kursi), Fraksi Golkar (7 kursi), Fraksi Demokrat (5 kursi), Fraksi PDI Perjuangan tambah PBB (6 kursi), Fraksi NasDem (5 kursi), Fraksi PKS (4 kursi), Fraksi Gerindra (4 kursi), dan terakhir Fraksi Gabungan Kebangkitan Pembangunan Nurani Rakyat yang terdiri dari PKB, PPP, Hanura.
“Setelah pranata kelembagaan terbentuk maka akan pelaksanaan tugas secara optimal,” katanya.
Ia menyebut, dengan dilantiknya pimpinan DPRD Sultra, diharapkan bisa terbangun relasi yang baik antara DPRD dan pemerintah daerah.
“Hal ini untuk mewujudkan pembangunan daerah,” jelasnya.
DPRD dan pemda, kata Rahman, merupakan dua institusi bak dua sisi mata uang. Boleh juga dibilang seperti suami istri.
Pemprov adalah suami yang mencari uang dan DPRD adalah istri yang menunggu uang.
Bagi DPRD, kata dia, memiliki tugas turut membantu pemerintah daerah dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Jika ada sesuatu yang keliru, maka tugas dewan mengingatkan,” tuturnya.
Sementara itu, Gubernur Sultra Ali Mazi berharap pimpinan dewan bekerja sebaiknya dan penuh tanggung jawab untuk mendorong lembaga terhormat ini lebih maksimal bekerja.
“Untuk menjadikan Sultra maju sejahtera dan berbudaya saing di masa kini dan akan datang,” jelasnya. (Adv)
