Laworo, Inilahsultra.com – Dalam pertemuan verifikasi status daerah irigasi wilayah timur yang diselenggarakan di Tangerang pada 28-31 Oktober 2019, Pemerintah Kabupaten Muna Barat mengusulkan 23 daerah irigasi untuk dicantumkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PU) terbaru tentang Status Daerah Irigasi Kewenangan Pusat/provinsi/kabupaten.
Kepala Bidang SDM, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mubar, Surahcman mengatakan, terkait pertemuan itu, Pemda Mubar sudah kedua kalinya diundang.
“Pertemuan ini adalah pertemuan lanjutan setelah pertemuan pada akhir 2018 silam. Dalam pertemuan ini Muna Barat mengusulkan 23 daerah irigasi,” kata Surahcman melaui Whatsappnya, Selasa 29 Oktober 2019.
Adapun rincian daerah irigasi yang diusulkan sebagai daerah irigasi kewenangan Kabupaten Muna Barat yaitu terdiri dari 9 daerah irigasi permukaan, 7 daerah irigasi air tanah dan 7 daerah irigasi tambak.
Khusus daerah irigasi permukaan yang baru akan dikembangkan, kata Surahcman, adalah Daerah Irigasi Kampani Kecamatan Wadaga dengan luas potensial 500 hektare.
“Dengan adanya penetapan daerah irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Muna Barat ini maka akan memudahkan dukungan program/kegiatan yang dikucurkan dari pusat khususnya kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus,” jelasnya.
Koordinator Media Center PU Mubar juga ini menambahkan, salah satu prasyarat utama dalam pengucuran anggaran pusat adalah legal standing kewenangan daerah irigasi yang selama ini belum ada pemisahan dari Kabupaten Muna sebagai kabupaten induk.
Sehingga menurutnya, pembangunan irigasi merupakan salah satu concern utama pemerintah daerah Muna Barat karena sektor ini banyak menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat desa.
“Apalagi Muna Barat ingin memposisikan dirinya sebagai lumbung padi Sultra Kepulauan,” pungkasnya.
Penulis : Muh Nur Alim
