SRMI dan LMND Tolak Kenaikan Iuran BPJS

119
Ilustrasi

Kendari, Inilahsultra.com – Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) secara tegas menolak kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS ).

Ketua Umum SRMI Wahida Baharuddin Upa mengatakan, kenaikan iuran BPJS berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 75/2019 pada pasal 29 dan pasal 34 akan sangat membebani, baik beban terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) maupun beban masyarakat terhadap peserta mandiri.

Advertisements
- Advertisement -

“Beban ini pasti akan direspon dengan berbagai cara oleh peserta mandiri maupun peserta Peserta Bantuan Iuran (PBI APBD). Bisa jadi turun kelas, pengurangan peserta PBI APBD, bahkan mogok bayar iuran akan terjadi dan akan lebih besar dari tahun sebelumnya yang berkisar 48 persen,” kata Ketua Umum SRMI Wahida Baharuddin Upa dalam pers rilisnya, Jumat 1 November 2019.

Sementara itu Ketua Umum LMND Muhammad Asrul menjelaskan, seharusnya pemerintah melakukan evaluasi dan audit secara menyeluruh terhadap BPJS sebagai penyelenggara.
Mulai dari tingkat fasilitas, tingkat pertama hingga rujukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas iuran yang dihimpun dari masyarakat, maupun dari APBN dan APBD bagi PBI.

“Jika kemudian ditemukan penyelewengan maka sudah sepantasnya BPJS dibubarkan dan mengganti layanan kesehatan dengan program Jamkesmas dan Jamkesda, yang jauh lebih efektif dalam penyelenggaraan dan efisien dalam penggunaan anggaran,” jelasnya.

Pemerintah, kata dia, harusnya saat ini mengembalikan fungsi PT. Askes, Jamsostek, Asabri dan Taspen pada fungsinya semula. Sedangkan bagi peserta mandiri, yang telah terlanjur melakukan pembayaran iuran maka menjadi tanggung jawab pemerintah sepenuhnya untuk mengatur.

“Untuk itu, kami meminta Perpres No. 75 Tahun 2019 tentang Kenaikan Iuran BPJS harus dicabut, evaluasi dan audit sistem BPJS, pengelolaan keuangan BPJS, bubarkan BPJS, dan kembalikan sistem aminan kesehatan pada Program Jamkesmas dan Jamkesda yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya.

Baca Juga :  Penembakan Mahasiswa : Sepekan Polisi Hanya Ungkap Terperiksa, Bukan Tersangka

Penulis : Haerun

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
2
loading...