Dipanggil RDP Terkait AMP, Kadis PUPR Butur Absen

334
Mazlin

Buranga, Inilahsultra.com – Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Buton Utara (Butur ) dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait pembangunan Asphal Mixing Plant (AMP) milik PT Buton Karya Konstruksi digelar, Kamis 7 November 2019.

Namun, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Butur Wawan Wardaya yang diharapkan bisa hadir justru absen. Tidak ada informasi yang diperoleh DPRD terkait absennya Kadis PUPR tersebut.

Advertisements
- Advertisement -

“Kadis PUPR kita undang tapi tidak hadir. Tidak tau apa alasannya sehingga tidak hadir,” kata Ketua Komisi II DPRD Butur Mazlin saat dihubungi via telepon selularnya, Kamis 7 November 2019.

Kedepan, lanjut Mazlin, jika Kadis PUPR Butur Wawan Wardaya tidak hadir, maka sebaiknya dikunjungi langsung ke kantornya. Pasalnya, kehadiran Kadis PUPR sangat dibutuhkan agar bisa dimintai keterangan terkait pembangunan AMP milik PT Buton Karya Konstruksi.

“Saya tawarkan ke teman-teman, kalau Kadis PUPR tidak hadir dan tidak ada jawaban, kita datangi dia di kantornya. Tidak jauh itu, dekat,” tuturnya.

Mazlin menjelaskan, RDP dengan sejumlah OPD terkait pembangunan AMP yang digelar hari ini diskorsing hingga Senin 11 November 2019. Pada hari itu, Mazlin berharap Kadis PUPR Wawan Wardaya bisa hadir untuk memberikan penjelasan.

“Kita harapkan hari Senin Kadis PUPR bisa hadir,” ujarnya.

Menurut Mazlin, RDP yang digelar hari ini dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke lokasi pembangunan AMP milik PT Buton Karya Konstruksi di Desa Eelahaji Kecamatan Kulisusu. Hasilnya, AMP tersebut sudah beroperasi meskipun perizinannya belum lengkap.

“Sudah beroperasi,” tuturnya.

Dalam RDP yang digelar hari ini, kata Mazlin, hanya dihadiri oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Alimin, Asisten I Setda Amaluddin Mochram, dan Dinas Lingkungan Hidup.

Baca Juga :  Hilang di Meja Jaksa, Dugaan Korupsi Pencetakan Sawah Butur Kembali Dilaporkan

Pembangunan AMP milik PT Buton Karya Konstruksi menjadi masalah karena industri pengolahan aspal itu belum mengantongi izin.

Selain itu, lokasi pembangunan AMP tidak sesuai dengan Perda nomor 51 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Buton Utara.

Dalam Perda tersebut dicantumkan pembangunan industri pengolahan aspal terletak di Kecamatan Kulisusu Utara dan Kulisusu Barat. Namun faktanya, AMP tersebut terletak di Kecamatan Kulisusu.

Selain itu, izin kesesuaian ruang yang dikeluarkan Kepala Dinas PUPR Butur Wawan Wardaya juga dianggap tidak sesuai prosedur. Seharusnya, izin kesesuaian ruang dikeluarkan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) yang diketuai oleh Sekretaris Daerah (Sekda).

Sampai berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi dari Kepala Dinas PUPR Butur Wawan Wardaya.

Editor: Din

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...