Lanjutan RDP Soal AMP Batal, DPRD Butur Didesak Keluarkan Rekomendasi

520
Aparat Polsek Kulisusu saat mengamankan kendaraan pengangkut material milik PT Buton Karya Konstruksi, Senin 19 Agustus 2019.

Kendari, Inilahsultra.com – Lanjutan Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Butur terkait pembangunan Asphal Mixing Plant (AMP) milik PT Buton Karya Konstruksi yang rencananya digelar hari ini, Senin 11 November 2019, batal dilaksanakan. Alasannya, manajemen PT Buton Karya Konstruksi tak hadir.

Ketua Ikatan Pemuda Pembaharu Buton Utara (IP2 Butur) Kasno Awal doi menilai, manajemen PT Buton Karya Konstruksi tak punya etikat baik untuk menyelesaikan persoalan pembangunan AMP yang tak mengantongi izin.

- Advertisement -

“Ini (PT Buton Karya Konstruksi) menunjukan tidak ada etikat baik untuk menyelesaikan persoalan,” kata Kasno kepada Inilahsultra.com, Senin 11 November 2019.

Makanya, Kasno mendesak DPRD Butur segera mengeluarkan rekomendasi. Khawatirnya DPRD Butur terkesan melakukan pembiaran dalam persoalan itu.

Menurut Kasno, DPRD tak perlu ragu dalam mengeluarkan rekomendasi. Pasalnya, DPRD sudah melakukan kunjungan lapangan dan memanggil sejumlah SKPD terkait perizinan industri pengolahan aspal itu.

“Kami melihat sebenarnya DPRD sudah harus bisa menyimpulkan karena berdasarkan temuan di lapangan mengarah pada ketidaktaatan pihak investor terhadap regulasi yang ada,” terang Kasno.

“Yang kami harapkan ada ketegasan DPRD untuk memproses masalah tersebut,” tambahnya.

Kasno mengungkapkan, saat melakukan kunjungan lapangan bersama DPRD Butur beberapa waktu lalu, ditemukan bukan hanya bangunan industri yang telah selesai. AMP milik PT Buton Karya Konstruksi itu juga telah melakukan produksi.

“Padahal izinnya belum ada,” cetusnya.

Makanya, Kasno menduga, terjadi pelanggaran dalam proses pembangunan AMP tersebut yang berujung pada kerugian daerah.

Ketakutan IP2 Butur, lanjut Kasno, DPRD Butur sengaja bermain dengan memperlambat proses penyelesaian masalah pembangunan AMP tersebut.

“Jangan sampai kami ikut menuding DPRD melakukan pembiaran karena tidak menyimpulkan persoalan itu. Padahal jelas sekali pada pertemuan beberapa waktu yang lalu bahwa AMP tidak mengantongi izin sama sekali,” tadasnya.

Diketahui, pembangunan AMP milik PT Buton Karya Konstruksi diduga menyalahi Perda nomor 51 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Buton Utara. Dimana AMP tersebut dibangun di Desa Eelahaji Kecamatan Kulisusu. Sementara industri pengolahan aspal hanya dibolehkan di Kecamatan Kulisusu Utara dan Kecamatan Kulisusu Barat.

Selain itu, dalam proses pembangunan AMP juga tidak mengantongi izin dari pemerintah.

Editor: Din

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...