Sengkarut Pilkada 2020 : Muna Bertensi Tinggi

278
 

Penulisan ini akan diarahkan pada penyelenggaraan Pilkada Muna pada Tahun 2020. Terhadap hal itu, pentahapan penyelenggaraan pemilihan telah dilaunching oleh KPU Kabupaten Muna.

Pada sisi lain, telah lama muncul berbagai fenomena dimana ada beberapa figur yang berkeinginan untuk mengikuti kontestasi mulai melakukan kegiatan kampanye. Dengan keadaan demikian, bagaimana pemetaan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan tersebut.

Menelaah ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya baik UU Nomor 8 Tahun 2015 maupun UU Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada) maka kegiatan kampanye telah ditetapkan secara limitatif berada pada tahapan pelaksanaan bukan pada persiapan.

Dengan konstruksi demikian, dapatlah ditafsirkan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai kampanye adalah kegiatan seseorang yang telah mengikuti proses administrasi pendaftaran di KPU sebagai bakal Calon Kepala Daerah dengan meyakinkan dan mencitrakan diri pada pemilih dengan berbagai cara terutama menawarkan visi, misi, dan program sesuai dengan jadwal pentahapan penyelenggaraan Pemilihan atau dengan kata lain, bukanlah kampanye jika kegiatan seseorang yang dilakukan di luar jadwal pentahapan KPU walaupun bermateri usaha meyakinkan serta mencitrakan diri kepada pemilih.

Beberapa fakta muncul di beranda publik mengenai kegiatan yang dapat diakumulasi sebagai kampanye dan dilakukan oleh figur-figur tertentu yang berkeinginan mengikuti kontestasi misalnya pertemuan umum yang dibingkai dengan silaturahmi, pemasangan baliho di berbagai tempat dan kampanye di media sosial yang pada prinsipnya menjurus pada suksesi figur untuk Pilkada Muna Tahun 2020.

Kelihatannya para figur yang ingin berkontestasi ini sadar betul dengan kelemahan UU Pilkada, Misalnya sebelum tahapan baik persiapan maupun pelaksanaan dimana setiap orang bisa dengan cara apa saja untuk melakukan suksesi termasuk bertemu langsung dengan pemilih maupun mencitrakan diri lewat media sosial.

Kelihatannya begitu masif dilakukan tanpa pengawasan dan penindakan karena dilakukan di luar pentahapan pemilihan oleh KPU padahal jika dirunut, misi diadakannya Pilkada serentak salah satunya bertujuan untuk tidak lagi menyibukkan masyarakat dengan kontestasi yang terus berkelanjutan hingga pada akhirnya potensi keterbelahan publik dapat diminimalisir dan pemerintah daerah khususnya Kepala Daerah terpilih dapat dengan fokus melaksanakan pembangunan.

Permasalahan lain juga terletak pada keberadaan Bawaslu Kabupaten/Kota, secara normatif belum memiliki pijakan kuat untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh figur berikut tim suksesnya karena UU Pilkada tidak mengenal Bawaslu melainkan Panwas Kab/Kota.

Persoalan ini sebenarnya tidak hanya dihadapi oleh Bawaslu Muna tetapi juga di seluruh Indonesia namun menjadi penting diketengahkan karena tensi Pilkada Muna selalu meninggi dibanding daerah lain, hal ini terbukti sejak pelaksanaan pilkada secara langsung oleh rakyat misalnya Pilkada Tahun 2010 dan Pilkada Tahun 2015 selalu berakhir di MK bahkan pada tahun kedua itu, tercatat dua kali Pemilihan Suara Ulang (PSU).

Faktanya Pilkada Muna selalu saja menguras tenaga dan pikiran pemangku kepentingan, pada akhirnya kita berharap kegentingan ini dapat diakhiri agar Pilkada Tahun 2020 berjalan dengan baik.

Dengan berbagai persoalan dan fakta diatas maka arah perbaikan dapat dipetakan pada beberapa hal. Pertama,  harus ada kesadaran kolektif dari figur yang berkeinginan untuk mengikuti kontestasi Pilkada Muna Tahun 2020 agar menahan diri karena pada prinsipnya politisi secara luas berlaku sebagai pembina politik sehingga diharapkan mampu mempertontonkan pada masyarakat tentang kesadaran berhukum, terutama agar tidak melakukan kampanye diluar pentahapan KPU yang pada akhirnya kondusifitas tetap terjaga dan pembelahan persepsi masyarakat dapat diminimalisir.

Kesadaran kolektif itu tidak boleh hanya menjadi semacam simulasi di ruang hampa namun harus teraktualisasi dengan baik mengingat tensi politik di Muna sekarang ini kelihatannya sangat berasosiasi lurus dengan postulat Machiavelli bahwa tidak perduli apapun trik yang dilakukan untuk merebut kekuasaan, entah itu kotor sekalipun.

Kedua, Jika Bawaslu Kabupaten/Kota yang ada saat ini melakukan pengawasan dan penindakan terhadap kampanye di luar pentahapan KPU maka harus ada kepastian hukum atau pijakkan kuat demi menjaga keabsahan setiap wewenang yang dilakukan atau paling tidak, lembaga ini harus bersifat permanen dengan cara mengadopsi ketentuan UU 7 Tahun 2017 (UU Pemilu), hal ini mengingat konstruksi UU Pilkada yang ada sekarang keberadaan lembaga pengawasan bersifat sementara.

Selanjutnya, jika secara kelembagaan telah bersifat tetap maka norma hukum yang dibentuk dalam UU Pilkada seharusnya mengenai wewenang pengawasan dan penindakkan sangat memungkinkan untuk dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota secara berkelanjutan untuk menjaga ketertiban dan kondusifitas kehidupan politik masyarakat pada akhirnya diharapkan pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Pengetengahan di atas, tentu diharapkan tidak hanya mampu memberi dasar hukum yang kuat tetapi di sisi lain juga akan memberikan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara karena sesuai UU Pemilu maka Bawaslu Kab/Kota Pasca Pemilu Tahun 2019 sudah menjadi lembaga permanen namun hampir tidak ada lagi kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan dan penindakan. Dengan demikian, maka arah revisi UU Pilkada kedepan ini harus menyelaraskan diri dengan UU Pemilu khususnya berkaitan dengan pergantian nama dari Panwas menjadi Bawaslu Kab/Kota, kedudukan dan wewenangnya.

Apabila tidak dapat mengikuti perubahan UU seperti biasanya maka sudah sepatutnya Presiden harus mengeluarkan Perppu tentang Pilkada dengan alasan kegentingan memaksa mengingat pentahapan Pilkada Tahun 2020 sudah akan dimulai, misalnya KPU Kabupaten Muna telah melakukan launching sebagaimana disetir di awal penulisan ini serta beberapa poin yang telah disebut di atas.

Jika kedua cara di atas ini mengalami kebuntuan maka cara yang paling realisitis adalah Bawaslu mengeluarkan keputusan tentang penugasan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada Tahun 2020 dengan mengingat dalam UU Pilkada yang ada saat ini, Bawaslu memiliki wewenang untuk mengkoordinir pengawasan, penindakan dan evaluasi semua proses penyelenggaraan Pilkada di seluruh Indonesia.

Cara di atas ini kelihatan politis dan tidak taat asas namun beginilah realita perundang-undangan berkaitan dengan pemilihan, kadang modus operandi figur tertentu untuk mensiasati keterbatasan aturan hukum demi memuluskan hasrat berkuasa selalu berkembang, yang pada akhirnya akan diakumulasi dalam penulisan ini sebagai dinamika masyarakat. Namun sebagai catatan, jika cara ini pun dilakukan maka paling tidak harus mendapatkan legitimasi dari pemangku kepentingan.

Salah satu pilihan langkah di atas sangat mendesak untuk segera dilakukan oleh pihak yang berkepentingan terutama Presiden dan penyelenggara pemilihan agar pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 tetap diawasi dengan baik dan jika terjadi sengketa dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dapat ditindak oleh Bawaslu di Daerah. Selain itu, beberapa fakta lapangan menunjukkan telah terjadi pembelahan masyarakat khususnya di Kab. Muna dalam menyikapi wacana dan tindakan figur yang ingin berkontestasi berikut tim suksesnya, apabila dibiarkan maka instabilitas daerah sesungguhnya sedang dipertaruhkan.

Mengakhiri penulisan ini maka siapapun dia, terutama figur yang ingin berkontestasi bersama para suksesornya pada Pilkada Muna Tahun 2020 maka harus menahan diri karena sesungguhnya tidak ada yang lebih baik dari pada tetap menjaga marwah Pilkada sebagai proses kontestasi kepemimpinan yang teratur dan jalan untuk menyejahterakan, bukan hanya adu kuat berebut Kuasa.

Demikian dan terima kasih !!!

La Ode M Hasmin, SH. MH

Penulis adalah praktisi hukum dan sosial

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...