Pemkab Buteng Peduli Penyandang Disabilitas

80
 

Labungkari, Inilahsultra.com- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Tengah (Buteng) berkomitmen memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh masyarakat. Tak terkecuali bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau penyandang disabilitas atau penyandang cacat.

Kepedulian Pemkab Buteng bagi penyandang disabilitas ini bukan sekedar wacana. Pemkab Buteng mulai menyusun naskah akademik sebagai dasar rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang hak-hak penyandang disabilitas.

Perda ini disusun agar seluruh hak individu berkebutuhan khusus terakomodir sepenuhnya sebagai warga negara. Terlebih mendapat keadilan yang setara disegala aspek kehidupan mulai ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan lainnya.

“Penyandang disabilitas oleh sebagian orang dianggap sebagai warga nomor dua. Kita tak boleh seperti itu, penyadang disabilitas ini harus kita berikan hak yang sepenuhnya tanpa ada perbedaan,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Buteng, H. Kostantinus Bukide saat membuka seminar penyusunan naskah akademik di kantor Bupati Buteng, Jumat 22 November 2019.

Kata jenderal ASN Buteng ini, naskah akademik akan mengkaji segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Dari naskah ini akan menjadi dasar penyusunan perda yang nantinya diharapkan hak penyandang disabilitas bisa dilindungi.

“Contoh kecil adalah trotoar. Di kota besar itu sudah ada penuntun bagi mereka, kita belum ada. Nah disini peran Dinas PU dalam merancang jalan sudah ada pemenuhan hak-hak mereka disana. Juga pembangunan gedung, harus ada jalur khusus bagi mereka,” katanya.

Termasuk hak dibidang ekonomi dan pemerintahan. Pemerintah harus memberikan peluang yang sama dengan non disabilitas.

Pun demikian, Ia mengaku ada stigma negatif yang melekat bagi para penyandang disabilitas ini. Utamanya terkesan membebani keluarga.

“Nah, Perda ini kita harapkan bisa menghapus stigma ini. Kita ingin jadikan penyandang disabilitas ini sebagai pelopor. Saya yakin mereka juga punya bakat untuk diasah dan tentu bisa berimplikasi dalam pembangunan daerah,” katanya.

Pun demikian, Mantan Kadis Sosial Busel ini tak mengetahui persis jumlah penyandang disabilitas di Buteng. Namun begitu, Ia mangaku jumlahnya cukup banyak.

“Data pastinya ada di Dinas Sosial. Tapi setiap tahun kita ada validasi data untuk itu, tapi saya kira angkanya cukup signifikan,” katanya.

Ia pun meminta kepada masyarakat Buteng, apabila ada anggota keluarganya sebagai penyandang cacat agar dilaporkan. Hal itu penting agar hak mereka bisa dilindungi.

“Tak perlu malu untuk dilaporkan, karena kadang juga keluarga menyembunyikan bahwa keluarganya ada penyandang disabilitas. Inilah mainset yang perlu kita ubah di masyarakat,” katanya.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari Dr Herman SH MH, saat memaparkan penyusunan naskah akademik rencana Perda Tentang hak penyandang disabilitas.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Dr Herman SH MH sangat mengapresiasi komitmen Pemkab Buteng untuk menyusun naskah akademik rancangan perda tentang hak penyandang disabilitas ini.

Kata dia, inisiasi ini menunjukkan bahwa Pemkab Buteng memiliki komitmen tinggi untuk memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat, tak terkecuali penyandang cacat.

“Kepala Bapeda Buteng menjelaskan dalam proses perencanaan kedepan, seperti pembangunan kantor serta sarana dan prasarana lainnya harus mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas. Nah, gagasan Perda ini merupakan bentuk keberpihakan dan kepedulian pemerintah yang sangat besar,” katanya.

Dr Herman menjelaskan, naskah akademik sangat penting dalam penyusunan rancangan perda. Naskah ini akan memberikan penguatan aspek teori, yuridis, maupun sosiologisnya.

“(Naskah akademik) sangat penting. Karena disitu ada harmonisasi dan landasan teknis yang mengatur sebuah rancangan perda,” katanya.

Selain menyusun naskah akademik rancangan peraturan daerah (Perda) tentang hak-hak penyandang disabilitas, Pemkab Buteng juga menggagas rancangan perda tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

Penyusunan akademik ini bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari. (ADV)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...