Tak Pasang Alat Perekam Pajak, Pemkot Kendari Ancam Tutup Tempat Usaha

Nahwa Umar
Bacakan

Kendari, Inilahsultra.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari bakal menutup tempat usaha wajib pajak yang masih melawan atau bandel tidak menggunakan alat perekam pajak tapping box.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari Nahwa Umar mengatakan, pemasangan alat perekam pajak telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Secara Sistem Online melalui Alat Perekaman Pajak.

Dalam perwali tersebut, kata Nahwa Umar, tidak ada alasan bagi tempat usaha tidak memasang alat perekam pajak. Bahkan kalau ada yang menghalang-halangi penerapan alat ini akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Memang, kata dia, sebagian tempat usaha mempermasalahkan penerapan alat tersebut, tapi hal ini perintah undang-undang yang harus dilaksanakan.

“Memang ada yang bandel, tapi kita sudah ingatkan dengan mendatangi langsung alat perekam harus dipasang. Tapi kalau mereka terus melakukan perlawanan, tidak pasang alat perekam atau dia buka koneksinya kita bisa tutup tempat usaha tersebut,” kata Nahwa Umar di kantor Inspektorat Kota Kendari, Senin 25 November 2019.

Selain bagian kerja Pemkot Kendari, kata mantan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Kendari ini, pemasangan alat perekam pajak sudah menjadi bagian kerja dari tim koordinasi dan supervisi pencegahan komisi pemberantasan korupsi (Korsupgah KPK)

“Selain kami dari pemerintah kota, KPK juga tetap memantau pemasangan alat perekam pajak ini, dan keseriusan KPK terlihat pada saat melakukan uji petik kepada wajib pajak,” jelasnya.

Terkait adanya keluhan perbedaan data yang dikeluhkan beberapa tempat usaha, Nahwa Umar menjelaskan, sebelumnya sudah dilakukan uji petik selama satu bulan.

“Kita sudah lakukan uji petik kepada wajib pajak, dan ada ketika dasbor berbicara itulah yang betul disetrokan ole wajib pajak,” jelasnya.

Dalam pemasangan alat ini, katanya, bukan berarti mengambi hak orang lain, tapi haknya pemerintah kota yang dititipkan masyarakat pengguna wajib pajak. Kemudian, alat perekam ini juga supaya betul-betul apa yang memang sudah dititipkan itu bisa disetorkan ke kas daerah menjadi hak pemerintah.

“Kami tidak mengambil hak mereka, tapi mengambil hak pemerintah. Ini seharusnya yang mereka pahami,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Rumah Makan, Karaoke, dan PUB (AROKAB) Kota Kendari Ulil Amri mengatakan, pelaku usaha tidak menolak penerapan alat perekam pajak tapping box, tapi yang menjadi masalahnya terkait sistem dan mekanisme yang tidak jelas.

Pasalnya, lanjut dia, tidak semua item-item yang masuk dalam transaksi tapping box dikenakan pajak, seperti dikomplein nilainya nol tapi dimasukan juga.

“Kami tidak menolak alat itu, kami juga tidak menolak pajak, dan kami sangat paham pajak ini untuk pembangunan Kota Kendari. Tapi penerapan pemerintah membuat kami bingung,” jelasnya belum lama ini

Untuk diketahui besaran wajib pajak hotel, parkir 30 persen, hiburan 25 persen, hotel, restoran dan rumah makan 10 persen.

Penulis : Haerun

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
-Advertisements-
loading...