Aspal Buton Terkendala Kajian Produksi dan Pasar

88
Workshop kebijakan pemanfaatan Aspal Alam Indonesia (Asalindo) di Jakarta, Selasa 26 November 2019.

Pasarwajo, Inilahsultra.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menggelar workshop kebijakan pemanfaatan Aspal Alam Indonesia (Asalindo) di Jakarta, Selasa 26 November 2019.

Workshop ini digelar untuk mendorong percepatan pemanfaatan aspal Buton secara nasional sekaligus mempromosikan aspal Buton.

Advertisements
- Advertisement -

Bupati Buton La Bakry menjelaskan, dalam percepatan pemanfaatan aspal Buton, dibutuhkan audit teknologi dalam rangka meyakinkan pemerintah pusat akan kualitas aspal Buton.

“Kita libatkan BPPT termasuk Kementerian Koordinator Kemaritiman dalam rangka percepatan. Semua itu butuh audit teknologi. Bahwa selama ini aspal Buton dikatakan kualitasnya belum menyamai aspal minyak dan sebagainya itu yang kita bantah,” ujar La Bakry di Kantor Bupati Buton di Takawa, Rabu 27 November 2019.

“Secara teknologi kita butuh penguatan dari BPPT. Ada keyakinan dan sebetulnya langkah-langkah ini dalam rangka mendorong percepatan pemanfaatan aspal Buton secarah nasional,” tambahnya.

Tidak hanya itu, La Bakry menjelaskan, dalam workhsop bersama BPPT itu, juga dipaparkan regulasi terkait pemanfaatan aspal Buton.

Untuk regulasi, dalam diskusi itu tidak ditemukan kendala. Semua lengkap, baik Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), Peraturan Menteri Pekerjaan Umum maupun peraturan lainnya.

“Sebetulnya regulasinya kemarin semua dipaparkan. Jadi regulasi sebetulnya sudah lengkap. Baik dari Permendagri maupun Peraturan Menteri PU dan itu semua pemanfaatan aspal Buton,” ujarnya.

Hanya saja, dalam diskusi tersebut pembahasan proses produksi dan pemasaran tidak diselesaikan. Kata dia, pasar membutuhkan aspal namun tidak ada produksi.

“Hanya sajakan di diskusi yang lalu maksudnya mau porduksi dulu atau pasar dulu. Itu tidak selesai-selesai. Pasar ini menunggu cepat, Mana ? Sementara produksi tidak ada,” ujarnya.

La Bakry mengungkapkan, secara potensial Buton memiliki banyak cadangan aspal. Namun tidak didukung dengan proses produksi. Padahal, permintaan aspal dalam negeri untuk jalan, dibutuhkan oleh 548 daerah otonom di Indonesia setiap tahun anggaran.

Baca Juga :  Luar Biasa, Pemda Butur Diundang Bicara Pangan Organik di India

Kendati demikian, di Kabupaten Buton, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) belum mampu memenuhi kebutuhan pasar aspal tersebut.

“Nah, oleh karena yang paling cepat dimanfaatkan yang impor itu, sementara disini perlu produksi dulu. Diporduksi, diolah dulu,” ujarnya.

“Nah bagi yang pemegang IUP itu dia tidak melakukan apa-apa sehingga tidak bisa mengisi pasar. Kebutuhan itu tidak bisa di penuhi,” tambahnya.

Olehnya itu, dalam diskusi tersebut, orang nomor satu dijajaran Pemerintah Kabupaten Buton ini meminta sekiranya diberikan jatah kuota untuk produksi aspal dalam negeri.

“Makanya kemarin dalam diskusi itu kita minta harus kita putuskan ayam dulu atau telur dulu. Saya bilang ayam dulu nanti ayamnya bertelur. Artinya kasih dulu jatah kuota untuk produksi dalam negeri ini berapa kuotanya secara bertahap, itu yang belum dilakukan,” tutupnya.

Reporter: Wa Ode Yeni Wahdania

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...