Sosialisasi Produk Hukum Pilkada Butur, Bawaslu Tekankan Semua Pihak Taat Aturan

231
 

Buranga, Inilahsultra.com– Bawaslu Kabupaten Buton Utara (Butur) menggelar Sosialisasi Produk Hukum Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Butur tahun 2020. Kegiatan tersebut digelar di salah satu hotel di Kulisusu, Kamis 28 November 2019.

Kegiatan sosialisasi tersebut merupakan bagian pemberian pemahaman terkait aturan untuk pelaksanaan Pilkada 2020 mendatang.

Ketua Bawaslu Butur, Hazamuddin mengatakan, semua aturan main dalam pelaksanaan Pilkada diatur dalam undang-undang serta Perbawaslu.

“Aturan-aturan yang tertuang dalam undang-undang ini yang kemudian dijabarkan dalam PerBawaslu yang perlu dipahami oleh seluruh elemen masyarakat maupun partai politik,” katanya.

Echi panggilan akrab Hazamuddin mencontohkan terkait hal-hal yang menggugurkan keikutsertaan salah satu calon. Diantaranya, kebijakan yang bisa menguntungkan diri sendiri calon atau kelompoknya, mengatasnamakan bantuan pemerintah, serta kebijakan melakukan mutasi.

“Ketiga hal ini kalau dilakukan salah satu calon bisa saja digugurkan. Intinya semua pihak harus taat kepada aturan-aturan yang berlaku,” tegasnya.

Senada dengan Echi, Kordiv Pengawasan Bawaslu Butur, Munarsy menerangkan, jika saat ini tahapan pilkada sudah mulai jalan. Hal itu, menandakan pengawasan juga sudah mulai dilakukan.

“Ini yang perlu dipahami masyarakat, bahwa tahapan Pilkada saat ini sudah dimulai, bukan pada ketika pendaftaran bakal calon atau pada saat kampanye. Olehnya itu, masyarakat terutama, AsN, TNI, Polri sudah mulai paham aturan dalam proses Pilkada. Jangan sampai melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri,” ujarnya.

Menurut dia, konsep dasar pemilihan bupati dan wakil bupati ialah tanggung jawab semua pihak. Bahwa masyarakat punya kekuatan hukum dan kewenangan hukum untuk melaporkan kesalahan.

“Tidak ada alasan bagi Bawaslu untuk tidak memproses laporan masyarakat jika sesuai data yang tepat atau formal materil terpenuhi,” tuturnya.

Oleh karena itu, ia mengingatkan para kepala desa dan lurah agar tidak  mempersulit masyarakat untuk mendapatkan proses pemilihan. Karena itu bisa menjadi temuan pelanggaran.

“Semua pelanggaran pidana pemilu kita tangani bersama. Ada juga yang bertanya, kenapa harus ASN yang diawasi penuh, yah karena punya kewenangan yang besar,” ucapnya.

Sementara itu, Kordiv SDM Bawaslu Butur, Muslima lebih banyak menjelaskan terkait proses rekrutmen pengawas kecamatan. Di mana, saat ini penerimaan pengawas tingkat kecamatan itu sudah mulai dibuka.

“Kalau ada indikasi-indikasi laporan terkait pilkada silahkan langsung kepada kami agar jangan ada dusta diantara kita. Maka dari itu Bawaslu merekrut pengawas partisipatif agar masyarakat merasa semua terawasi,” ucapnya.

Kordiv Teknis KPU Butur Muh Sairman Sahadia yang didaulat sebagai pemateri pada kegiatan itu lebih banyak menjelaskan teknis terkait tahapan-tahapan Pilkada.

Acara sosialisasi ini, diikuti puluhan peserta dari berbagai elemen, baik itu perwakilan pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, jurnalis, tokoh agama, tokoh pemuda dan undangan lainnya.

Editor : Aso

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...