PT RMI dan CDS Diduga Menambang di Hutan Lindung

Aktivitas dua perusahaan tambang yang diduga ilegal karena menyerobot hutan di Konawe Utara. (Istimewa)
Bacakan

Kendari, Inilahsultra.com – Dua perusahaan tambang di Sulawesi Tenggara diduga melakukan penambangan di area hutan lindung di Kabupaten Konawe Utara.

Yakni, PT Rockstone Mining Indonesia (RMI) dan PT Cipta Djaya Surya (CDS). Keduanya diduga nekat menambang tanpa mengantongi dokumen bahkan mengolah di kawasan hutan lindung.

-Advertisement-

Hanya saja, keberadaan dua perusahaan diduga ilegal ini luput dari pantauan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Pemerintah Provinsi.

PT RMI keluar dari lokasi konsensinya untuk mengambil bahan tambang nikel. Sementara CDS diduga menerobos hutan lindung untuk membuka jalan baru, untuk menguruk nikel yang bukan dalam wilayah IUP-nya.

Keduanya ketahuan warga setelah didapati sedang beraktivitas di wilayah hutan. Masyarakat juga heran, kenapa polisi dan pemerintah luput dari aktivitas diduga ilegal itu.

Andi Irwan yang sehari-harinya fokus mengawasi pertambangan di Konut memberi keterangan jika dirinya, bukan tidak menginginkan investasi tambang. Tetapi jika penambangan dilakukan secara illegal maka menjadi tugas dia untuk mengawasi dan melaporkan kepada penegak hukum. Ia mulai dari temuan pertama soal PT RMI.

“PT RMI itu adalah perusahaan yang mendapatkan SPK (Surat perintah kerja) oleh PT Bososi selaku pemilik IUP di Konut. Tapi dalam prakteknya, RMI keluar dari lokasi Bososi dan menambang dalam kawasan hutan yang bukan milik siapa-siapa. Jadi ceritanya mereka (RMI) membikin lahan penambangan baru tanpa memiliki IUP, AMDAL, IL dan lainnya,” kata Irwan.

Irwan membuktikan kalau ucapannya itu benar. Pertama dia memberikan sebuah foto, yang memperlihatkan aktivitas PT RMI di dalam lahan baru (bukan dalam IUP PT Bososi), lengkap dengan titik kordinat tempat RMI diduga melakukan pelanggaran hukum. Kemudian Irwan mencocokan titik koordinat itu dengan titik koordinat lokasi PT Bososi dalam peta google earth.

“Kita bisa lihat jaraknya. Jauh sekali jaraknya antara lokasi penambangan baru PT RMI dengan lokasi IUP PT Bososi. Artinya kalau dia dapat SPK dari Bososi, maka harusnya dia menambang di Bososi saja. Tapi ini dia keluar dari IUP PT Bososi dan membuat suatu lahan penambangan baru. Anehnya ini dibiarkan saja juga sama polisi dan pemerintah,” katanya lagi.

Hutan di lokasi penambangan illegal PT RMI nampak sudah gundul. Jumlah luas lokasi diperkirakan sekitar 10 hektare. Irwan menyebut jika ini diproses hukum maka banyak yang akan terkena pasal. Dalam lokasi penambangan illegal tersebut juga masih nampak alat berat perusahaan. Mereka seperti tanpa beban menguruk nikel.

“Kabarnya belasan kapal tiap bulan berangkat dari lokasi RMI yang secara illegal ini. Tapi ini baru kabar saja, nanti kita akan buktikan di syahbandar dan pemerintah. Karena pasti ada datanya,” bebernya.

Lebih jauh ia memaparkan bukan saja hutan, laut di Marombo tempat pelabuhan RMI sudah direklamasi tanpa mengantongi izin dari pemerintah. Sementara untuk PT CDS katanya, saat ini sudah membuat jalan dari pantai Marombo ke puncak gunung. Dalam rute jalan yang dibangun itu, PT CDS kata Irwan menerobos hutan lindung. Dan ini luput dari pantauan penegak hukum dan pemerintah.

“Parah sekali, mereka berani melakukan ini dengan secara terbuka. Bayangkan saja hutan lindung diterobos dibangun jalan dari gunung ke pantai. Inikan pelanggaran hukum,” pungkasnya.

Jurnalis mencoba menghubungi pimpinan dua perusahaan dimaksud namun sampai berita ini diturunkan belum tersambung.

Penulis : Akbar

Facebook Comments