Hari Antikorupsi dan Sederet Pejabat Sultra yang Ditangkap karena Rasua

441
Ilustrasi (Foto Kabarnas.com)

Kendari, Inilahsultra.com – Hari antikorupsi kembali diperingati setiap 9 Desember.

Dalam momen ini pula, kembali membuka dan mengingat ada beberapa memori kasus korupsi kepala daerah dan pejabat yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Tinggi di Sulawesi Tenggara (Sultra).

- Advertisement -

“Ada beberapa kasus korupsi di Sultra mulai dari kepala daerah dan pejabat yang telah ditangkap oleh KPK,” ungkap pimpinan KPK Agus Rahardjo pada saat menghadiri acara di DPRD Sultra pada Kamis 7 November 2019.

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tercatat telah menjerat sejumlah Kepala Daerah dan pejabat di Sulawesi Tenggara (Sultra

Mantan Gubernur Sultra Nur Alam

Nur Alam tersandung kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam persetujuan dan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana medio 2008-2014.

Nur Alam telah menyalahgunakan kewenangan dengan memberikan persetujuan dan mengeluarkan IUP PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) dan PT Billy Indonesia. Dalam penertiban IUP dua perusahaan tersebut, Nur Alam diduga telah menerima kick back dari Richorp Intrrnasional (Perusahaan rekanan PT AHB) sebesar US $ 4,5 juta. Sehingga, Nur Alam mendapat vonis dari hakim 12 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. .

Mantan Bupati Konawe Utara (Konut) Aswad Sulaiman

Aswad Sulaiman melakukan penyalahgunaan kewenangan atas pemberian izin tambang. Selama menjadi Bupati Konawe Utara periode 2007-2009 dan 2011-2016, Aswad diduga telah menyalahgunakan kewenangannya memberi izin eksplorasi pertambangan, eksploitasi pertambangan serta izin usaha produksi kepada sejumlah perusahaan di Konawe Utara 2007-2014.

Selain itu, Aswad diduga menerima suap dari sejumlah perusahaan sebesar Rp 13 miliar. Uang tersebut diterima Aswad selama jadi bupati Konawe Utara 2007-2009. Dalam kasus ini KPK menaksir, kerugian negara mencapai Rp 2,7 triliun.

Dugaan korupsi izin pertambangan, Aswad dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain kasus korupsi sektor pertambangan, Aswad juga tengah digarap oleh Kejaksaan Tinggi Sultra dalam kasus korupsi pembangunan kantor Bupati Konawe Utara.

Mantan Bupati Buton Samsu Umar Samiun

Samsu Umar Samiun merupakan tersangka kasus pemberian suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar.

Dalam kasus tersebut, Umar Samiun diduga telah memberikan suap Rp 2,989 miliar untuk memuluskan perkara sengketa Pilkada Kabupaten Buton, di Mahkama Konstitisi pada tahun 2011 lalu. Sehingga Samsu Umar Samiun dijatuhi pidana 3 tahun 9 bulan penjara dan denda Rp 150 juta.

Mantan Wali Kota Kendari Asrun dan Adriatma Dwi Putra (ADP)

ADP menerima suap proyek dari Hasmun Hamzah sebesar Rp 2,8 miliar yang diduga untuk biaya kampanye ayahnya Asrun merupakan mantan Wali Kota Kendari pada saat mencalonkan diri sebagai Gubernur Sultra.

Dalam Kasus ini, KPK sudah menetapkan empat orang tersangka yaitu mantan Wali Kota Kendari Asrun, mantan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari Fatmawati Faqih sebagai penghubung dalam kasus ini dan Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantra Hasmun Hamzah selaku pemberi suap.

ADP dan Asrun divonis 5 tahun 6 bulan dan denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan serta dicabut hak politik keduanya selama 2 tahun.

ADP, Asrun dan Fatmawati Faqih disangkakan melanggar pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagiaman telah diubah di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo ayat 55 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Sementara Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantra Hasmun Hamzah selaku pemberi suap, atas perbuatannya dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo ayat 55 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Bupati nonaktif Buton Selatan Agus Feisal Hidayat

Agus Feisal Hidayat ditetapkan
sebagai tersangka dalam dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait sejumlah proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.

Feisal selaku penerima suap disangkakakn melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Agus Feisal Hidayat divonis 8 tahun penjara dan dicabut hak politiknya selama dua tahun setelah mejalani hukuman penjara

Selain Agus Feisal dalam kasus ini KPK juga menahan Toni Kongres pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 31 UU Tahun 1999 sebagaimana diubah di UU Nomot Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.

Mantan Bupati Kolaka Buhari Matta

Buhari Matta terbukti korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Rp 24 miliar dengan hukuman 4,5 tahun. Buhari ditangkap tim Kejaksaan Agung, pada Sabtu 7 Desember 2019 lalu.

Buhari dihukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 755k/Pid.Sus/2014. Ia dihukum dalam jual beli nikel kadar rendah antara Pemkab Kolaka dengan PT Kolaka Mining Internasional, yang menyebabkan kerugian negara Rp 24 miliar. Oleh sebab itu, Buhari dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara serta denda sebesar Rp 500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Penulis : Haerun
Editor : Pandi

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...