Pelayanan Disdukcapil Paling Banyak Sorotan di Kota Kendari

Tampak depan kantor Disdukcapil Kota Kendari. (Haerun)
Bacakan

Kendari, Inilahsultra.com – Pelayanan administrasi publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Kendari paling banyak mendapatkan sorotan dari masyarakat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari, Nahwa Umar mengatakan, belakangan yang menjadi sorotan masyarakat pelayanan administrasi Disdukcapil. Apalagi terdengar adanya temuan pungli empat oknum pegawai.

-Advertisement-

“Beberapa pelayanan publik di Lingkup Pemkot Kendari yang paling laporan masyarakat terkait dengan penerbitan data kependudukan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dinas Capil” ungkap Nahwa Umar saat ditemui usai membuka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Kantor Inspektorat Kota Kendari, Senin 9 Desember 2019.

Jenderal ASN Kota Kendari menjelaskan, sering memperingatkan dan mewanti-wanti kepada seluruh pegawai tidak melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum yang bisa merugikan diri sendiri. Untuk itu, lanjut dia, ASN bekerja sesuai tugas dan fungsinya dengan berpegang teguh pada aturan yang berlaku.

Meskipun sering disampaikan untuk tidak melakukan tindakan melanggar hukum, Nahwa Umar mengatakan, ternyata masih ada juga oknum ASN yang memanfaatkan pelayanan dengan meminta imbalan.

“Saya tidak lagi menginginkan ada pegawai yang meminta sesuatu tidak sesuai dengan aturan. Cukup kasus kemarin jadi pelajaran dan evaluasi kita ke depan. Kita akan tetap lakukan pengawasan dari tim saber pungli,” jelasnya.

Dalam momentum Hari Antikorupsi Sedunia, Nahwa Umar berharap,
mulai hari ini semua sektor pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tidak ada lagi yang berani melakukan hal-hal di luar prosedur.

“Tapi kalau masyarakat yang masih menemukan adanya pungli yang berkenaan dengan pelayanan di Pemkot Kendari segera laporkan ke tim saber pungli,” jelasnya.

Mantan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Kendari ini kembali menegaskan, tidak ada pungutan dalam pelayanan administrasi kependudukan. Masyarakat yang mengurus harus dilayani sesuai dengan prosedur.

“Tetapi kalau proses pengurusan administrasi dibutukan sampai 2 menit aturannya bisa selesai. Saya mohon sampaikan kepada masyarakat secara transparan disertai dengan pengumuman. Agar masyarakat tidak bertanya-tanya,” imbaunya.

Untuk diketahui, Tim saber pungli berjumlah 27 orang gabungan dari Pemkot Kendari, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendari, Polresta Kendari, Kodim 1417, Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra). Tim ini bertugas menjalankan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan serta fungsi justisia.

Penulis : Haerun

Facebook Comments