84 Kasek di Buteng Belum Miliki NUKS

1012
Abdullah
Bacakan

Labungkari, Inilahsultra.com – Sebanyak 84 orang dari 124 kepala sekolah (Kasek) TK, SD, dan SMP di Kabupaten Buton Tengah (Buteng), belum memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS).

-Advertisements-

Padahal diketahui NUKS merupakan nomor khusus yang dikeluarkan dan dicatat dalam database nasional, oleh Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) sebagai penjamin mutu penyelenggaraan penyiapan calon kepala sekolah atau madrasah.

NUKS mulai diterapkan di tahun 2019 sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2018, tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah.

Meski telah diterapkan di tahun 2019 ini, namun masih diberikan toleransi hingga tahun 2020, jika belum diterapkan maka tidak akan bisa menandatangani, baik ijazah maupun pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Buteng, Abdullah mengatakan, sejauh ini pihaknya telah mengupayakan agar setiap kepala sekolah bisa mengikuti pendidikan dan latihan (Diklat) agar bisa mempunyai NUKS tersebut.

“Sejauh ini sudah ada langkah Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, agar para kepsek ini bisa memiliki NUKS, terbukti saat ini sudah ada sekitar 40 Kepsek tingkat TK hingga SMP di Buteng memiliki NUKS, itu dianggarkam dari dana APBD,” ungkapnya, Selasa 10 Desember 2019.

Sedangkan 84 Kepsek lainnya, tinggal menunggu Diklat yang akan dilaksanakan tahun 2020 dengan menggunakan dana APBN.

“Untuk SMP sudah 90 persen memiliki NUKS, masih ada empat kepala sekolah yang akan mengikuti Calon Kepala Sekolah (Cakep) di tahun 2020. Satu dari tiga kepala sekolah itu akan ikut Cakep di Kendari,” jelasnya.

Dengan adanya NUKS tersebut pemerintah daerah tidak semerta-merta mengganti kepala sekolah begitu saja.

“Apabila telah mengikuti Diklat Cakep itu, Kepesek akan diberikan juga perlindungan,” katanya.

Sebelum keluarnya Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan itu, para kepala sekolah hanya mengikuti penguatan, namun untuk sekarang mereka harus mengikuti Cakep.

“Kepala sekolah negeri maupun swasta harus mengikuti Cakep, yang dilaksanakan selama dua bulan,” tutupnya.

Reporter: LM Arianto

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
-Advertisements-
loading...