KPK Datangi Kantor DPRD Kota Kendari

767
 

Kendari, Inilahsultra.com – Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertandang di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari, Kamis 12 Desember 2019.

Kedatangan tim Korsupgah KPK ini di kantor wakil rakyat melakukan rapat
koordinasi antara KPK dengan DPRD Kota Kendari terkait dukungan optimalisasi pajak daerah.

- Advertisement -

Rapat tersebut dihadiri Koordinator Wilayah (Korwil) VIII Korsubgah KPK Wilayah Sulawesi Adlinsyah Malik Nasution, Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadi, Ketua DPRD Subhan, anggota DPRD dan Sekrtaris Dewan Syam Alam.

“Sudah menjadi semangat kami dalam melaksanakan rapat hari ini tentang optimalisasi pajak daerah. Mudah-mudahan sebentar ini banyak hal yang kita ambil, yang kurang kita lengkapi dan lengkap kita pertahankan,” kata Ketua DPRD Kota Kendari Subhan.

Dengan pertemuan ini, politikus PKS ini mengatakan, bisa menjadi langkah Pemkot dan DPRD dalam memaksimalkan potensi-potensi pajak asli daerah (PAD) dalam pembangunan Kota Kendari.

“Pertemuan ini bagian dari untuk wujudkan Kota Kendari kota layak huni berbasis teknologi dalam meningkatkan PAD melalui perekam pajak,” tutupnya.

Di tempat yang sama, Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir mengatakan, selama ini pengawasan pajak di Kota Kendari dilakukan pendekatan manual, sehingga tidak terkontrol dengan tertib.

Kami betul-betul mendapatkan suport dari KPK dalam menerapkan perekam pajak dalam meningkatkan potensi PAD,” jelasnya.

Orang nomor satu di Kota Kendari ini mengatakan, pertemuan ini menyatukan semangat dan persepsi untuk mengawal bersama kebijakan regulasi atau aturan dari turunan dari undang-undang.

“Kami tidak bisa jalan sendiri, kami butuh bantuan dari DPRD dan KPK. Ini perlu penguatan dari kita semua dalam pengawasan perekam pajak ini, KPK jangan bosan-bosannya melakukan pengontrolan,” ujarnya.

Koordinator Wilayah (Korwil) VIII Korsubgah KPK Wilayah Sulawesi Adlinsyah Malik menjelaskan, pertemuan ini terkait Monitoring Center of Prevention (MCP) merupakan aplikasi yang dibuat KPK dalam melakukan evaluasi monitoring pemberantasan korupsi terintegrasi di daerah, dengan tujuan untuk memudahkan KPK dalam memonitoring.

“Aplikasi MCP ini berisi kriteria-kriteria yang digunakan untuk menyusun laporan monitoring dari KPK, dan masing-masing pemerintah daerah mengisi laporan dengan mengentri data atau laporan ke dalam aplikasi tersebut. Selain laporan yang disampaikan, juga dapat dilampirkan bukti fisik yang difoto dan dikirimkan bersama dengan laporan yang dientri. Aplikasi ini dapat memudahkan pemerintah daerah melaksanakan self assesment (penilaian diri),” ujarnya.

Penulis : Haerun

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...