Rendahnya MCP Enam Daerah di Sultra dan Potensi Terjadinya Korupsi

233
 

Kendari, Inilahsultra.com โ€“ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan evaluasi Monitoring Center of Prevention (MCP) beberapa daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK melakukan rapat dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra di kantor gubernur, Rabu 11 Desember 2019

- Advertisement -

Tim Korsupgah KPK, Edy Suryanto menjelaskan, terdapat enam kabupaten di Sultra masih sangat rendah dalam MCP yakni, Kabupaten Muna, Buton, Buton Tengah (Buteng), Buton Selatan (Busel), Konawe Utara (Konut) dan Kepulauan (Konkep). Sedangkan tertinggi Konawe dan Pemprov Sultra.

Kabupaten Muna hanya memperoleh nilai 48 persen karena capaian terendah ada pada fungsi unit layanan pengadaan (ULP).

Kabupaten Buton hanya 46 persen dengan capaian terendah bagian Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Kemudian, Buteng dengan capaian 40 persen, Konut capaian 46 persen dan Busel 43 persen. Rendahnya capaian tiga daerah ini beragam. Misalnya rendahnya fungsi ULP-nya, APIP dan dana desa di bawah 20 persen.

Selanjutnya Konkep hanya mencapai 38 persen merupakan daerah terendah dari 5 kabupaten lainnya. Capaian terendah Konkep ini, pada managemen Aparatur Sipil Negara (ASN), dana desa, serta managemen aset daerah.

Untuk Konawe daerah dengan MCP tertinggi dengan capaian 63 persen dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra dengan capaian 74 persen.

โ€œMCP ini ada 8 seperti penganggaran yang mana daerah kita dorong untuk membuat aplikasi. Kendari mungkin tidak ada masalah,โ€ jelasnya.

Khusus Muna Barat (Mubar) kendalanya adalah jaringan internet yang tidak memadai.

โ€œDi kantor bupati saja tidak ada internet. Jangankan internet, jaringan (telekomunikasi) saja susah, gimana mau pake aplikasi. Kendalanya adalah masalah IT,โ€ jelasnya.

Untuk itu, Korsupgah KPK meminta,
Biro Pemerintahan Setda Sultra untuk turun melakukan pembinaan terhadap daerah-daerah MCP yang masih rendah.

Rendahnya MCP di daerah, lanjut dia, dikarenakan sejumlah hal seperti kesulitan instrumen, sumber daya manusia (SDM), kondisi daerah dan lain sebagainya.

Untuk kendala lain, Edy Suryanto menyebut, masalah anggaran yang masih terbatas, masalah sumber daya manusia (SDM) masih kurang tentang pemahaman MCP ini.

โ€œEnam daerah yang masih rendah MCP-nya masih memerlukan pembinaan yang serius untuk mengevaluasi ke depannya,โ€ tuturnya.

Ia menyebut, secara tidak langsung, rendahnya MCP di enam daerah berpotensi terjadinya korupsi.

โ€œSetelah saya teliti kendala utama itu memang masalah IT, anggaran dan kekurangan SDM. Tapi kalau secara tidak langsung memang ada potensi korupsi,โ€ tutupnya.

Untuk diketahui MCP merupakan aplikasi yang dibuat KPK dalam melakukan evaluasi monitoring pemberantasan korupsi terintegrasi di daerah, dengan tujuan untuk memudahkan KPK dalam memonitoring.

Aplikasi MCP ini berisi kriteria-kriteria yang digunakan untuk menyusun laporan monitoring dari KPK, dan masing-masing pemerintah daerah mengisi laporan dengan mengentri data atau laporan ke dalam aplikasi tersebut.

Selain laporan yang disampaikan, juga dapat dilampirkan bukti fisik yang difoto dan dikirimkan bersama dengan laporan yang dientri. Aplikasi ini dapat memudahkan pemerintah daerah melaksanakan self assesment atau penilaian diri.

Penulis : Haerun

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...