Koruptor Pembangunan Kantor KPU Bombana Dieksekusi di Gowa

272
 

Kendari, Inilahsultra.com – Tim Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara mengeksekusi Makmur, buronan kasus korupsi pembangunan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bombana 2013 lalu.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sultra Herman Darmawan menyatakan, Makmur dieksekusi dalam satu operasi tim Kejati Sultra yang dipimpin oleh Muh Syukur.

Sejak awal, tim sudah mengetahui keberadaan DPO di rumahnya di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan.

Dibantu personel Polres Gowa, pada Kamis malam 12 Desember 2019, tim langsung bergerak ke rumah Makmur.

“Setelah dilakukan pengecekan di TKP, ternyata benar saudara Makmur berada di rumahnya namun tim tidak langsung melakukan penangkapan karena takut terjadi salah paham dengan warga lainnya,” katanya.

Operasi penangkapan baru dilakukan besoknya, Jumat 13 Desember 2019. Sekira pukul 09.00, tim Kejati Sultra lebih dulu melapor ke Kejari Gowa agar dibantu untuk menghubungi Makmur.

Dari pembicaraan melalui telepon seluler, Makmur kooperatif dan mau datang ke kantor Kejari Gowa. Kepada Makmur, tim menjelaskan maksud dan tujuan para jaksa ini memintanya datang di kantor Adhiyaksa itu.

“Setelah dijelaskan oleh tim, Makmur paham dan bersedia masuk Lapas untuk selanjutnya dieksekusi di Lapas Klas I Makassar,” jelasnya.

Meski demikian, Herman tidak menjelaskan detil soal peran Makmur, kerugian negara dalam perkara ini termasuk alasan jaksa baru menangkapnya sejak berstatus buron pada 9 Oktober 2017.

Namun, bila merujuk dalam amar putusan Pengadilan Tipikor Kendari yang tertuang di website resmi Mahkamah Agung, majelis hakim Pengadilan Tipikor Kendari pernah menjatuhkan pidana kepada terdakwa Makmur selama 1 tahun dan 4 bulan penjara dan denda sebesar Rp 50 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Dalam amar itu juga, majelis hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum agar uang yang diserahkan sebesar Rp 189.365.000 disetorkan ke kas negara.

Selain Makmur, kasus korupsi pembangunan Kantor KPU Bombana turut melibatkan Bendahara KPU Bombana Arfa.

Awalnya, JPU menuntut dua tahun penjara kepada Arfa dan Makmur. Namun, pada 20 September 2016, Pengadilan Tipikor Kendari menjatuhkan vonis 1,4 tahun penjara.

Atas putusan itu, JPU dan terdakwa masing-masing menyatakan banding. Namun, pada 2 Desember 2016, Pengadilan Tinggi Tipikor Kendari menaikkan hukuman Arfa menjadi empat tahun penjara tambah denda Rp 200 juta subsider empat bulan penjara.

Atas putusan PT Tipikor ini, JPU dan terdakwa kembali mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Pada 2017, MA menurunkan putusan dan menjatuhkan pidana penjara empat tahun tambah denda Rp 200 juta subsider enam bulan penjara kepada Arfa.

Pidana yang sama juga diberikan kepada Makmur yang turut terlibat dalam kasus korupsi ini.

Setelah putusan kasasi MA, Arfa dan Makmur berstatus daftar pencarian orang (DPO). Arfa akhirnya dieksekusi lebih dulu oleh Kejari Baubau pada 18 April 2018 di Kabupaten Bombana.

Sedangkan Makmur baru dieksekusi hari ini, Jumat 13 Desember 2019, saat diminta datang ke Kejari Gowa Sulawesi Selatan.

Penulis : Pandi

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...