Konawe, Inilahsultra.com – Kabupaten Konawe baru saja menyelenggarakan pemilihan kepala desa serentak, Kamis 12 Desember 2019.
Terhadap proses pemilihan itu, aktivis HMI Anas Padil mengucapkan selamat kepada seluruh calon kepala desa yang terpilih se-Kabupaten Konawe dengan harapan semoga amanah dalam menjalankan tugas di wilayah pemerintahan desa masing-masing.
“Semoga semua sesuai harapan dan sesuai dengan visi dan misi, melalui tujuan masing-masing kepala desa yang terpilih. Sehingga dapat mewujudkan masyarakat adil, makmur dan di ridhoi Allah SWT,” ucap Anas Fadil kepada Inilahsultra.com, Minggu 15 Desember 2019.
Sesuai data yang ada, lanjut mahasiswa Pascasarjana Universitas Hasanudin Makassar ini, jumlah desa yang mengikuti pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Konawe berjumlah 129 Desa. Namun yang ikut dalam pemilihan kepala desa hanya 123 desa, ada 6 Desa tidak sempat ikut dalam pelaksanaan Pilkades.
“Informasi yang saya terima, tidak diusulkan oleh camat dikarenakan masalah administrasi dan adanya sengketa,” sambung Fadil.
Kepala desa yang terpilih tahun 2019 ini, kata dia, diharapkan mampu membuat terobosan positif terhadap harapan masyarakat di desa masing-masing. Sebab, kepala desa yang terpilih harus mampu dan paham betul apa yang menjadi tugas serta peranannya sebagai pemimpin desa.
“Sehingga kita harapkan mampu berkonstribusi positif terhadap daerah dalam pengelolaan desa yang moderen,” ujarnya.
Masih kata Fadil, jika diamati dan dicermati, Kabupaten Konawe sementara dalam tahap proses pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu indikator yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan daerah di Konawe adalah investasi yang berada di wilayah Kecamatan morosi, Kecamatan Bondoala dan Kecamatan Kapoiala.
“Peran pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan perhatian khusus, kepada kepala desa yang terpilih yang ada diwilayah lingkar tambang. Sebab, jika di amati grafiknya selama ini, peran pemerintah desa dari periode ke periode tidak mengalami peningkatan yang signifikan terhadap pengelolaan desa,” tuturnya.
Apa lagi saat ini, daerah tersebut tidaklah menjadi beban bagi pemerintah soal anggaran dana desa. Sebab ada perusahaan yang membantu mengelola pembagunan daerah di wilayah tersebut. Ditambah lagi support dengan anggaran dana desa yang di gunakan.
“Peran Pemda cukup mensupport, melakukan pengawasan yang ketat soal dana desa yang akan di gunakan dalam penganggaran di wilayah prioritas di lingkar tambang,” tutur Anas Padil yang juga anak desa dan di besarkan di wilayah itu.
Sebab, dana sosial dari perusahaan Coorporate Social Responsibilty (CSR) sudah menjadi kajian akademik dan mempunyai mekanisasi penganggaran dan di tuangkan dalam bentuk program di setiap desa di lingkar tambang. Baik itu membiayai sektor pembagunan fisik dan pembagunan manusianya dalam bentuk pemberdayaan.
“Saya berharap agar dana desa dan anggaran CSR itu tidak tumpah tindih, dalam hal realokasi anggaran. Maka perlu perhatian khusus, Pemda membuat regulasi atau mekanisme, kalau perlu membuat perda soal aturan yang mengatur realokasi anggaran CSR yang nantinya akan di terapkan melalui program agar tepat sasaran,” tutup Anas.
Penulis : Onno
