Ombudsman : 4 Daerah di Sultra Standar Pelayanannya Buruk

3692
Pose bersama usai penyerahan hasil penilaian Ombudsman Sultra. (Haerun)
Bacakan

Kendari, Inilahsultra.com – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara menyampaikan catatan akhir tahun dan penyerahan hasil kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2019, Kamis 19 Desember 2019.

-Advertisements-

Kepala Ombudsman Perwakilan Sultra Mastri Susilo menjelaskan, penilaian kepatuhan ini untuk mendorong pemenuhan terhadap standar pelayanan publik dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tujuannya untuk mencegah terjadinya tindakan maladministrasi pada unit layanan publik pemerintah dengan upaya memenuhi standar pelayanan dalam Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Mastri menjelaskan, penilaian kepatuhan standar pelayanan publik dari Ombudsman mulai dari tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Khusus Sultra, kata Mastri, terdapat sembilan daerah yang masuk dalam penilaian Ombudsman.

Untuk tingkat Provinsi, kata Mastri, Sultra mendapatkan zona hijau mendapatkan nilai 86.65 persen artinya pelayanan berjalan dengan baik berdasarkan hasil penilaian Ombudsman.

Untuk tingkat kabupaten, lanjut Mastri, Bombana berada di zona hijau dengan nilai 95.98 persen, dan Konawe Selatan mendapatkan nilai 83.32 persen.

“Kabupaten Bombana dan Konawe Selatan mendapatkan penilaian zona hijau dari Ombudsman, artinya pelayanan kedua daerah tersebut berjalan dengan baik,” ungkap Mastri.

Untuk Kolaka Utara berada di zona kuning 57.11 persen. Sementara, empat kabupaten berada di zona merah penilaian dari Ombudsman yaitu Buton Utara 50.04 persen, Kolaka 43.60 persen, Muna 42.43 persen, Konawe 35.49 persen.

“Untuk Kolaka Utara standar pelayanan belum maksimal, sementara Kabupaten Buton Utara, Kolaka, Muna, Konawe berdasarkan penilaian Ombudsman standar pelayanannya buruk,” ungkapnya.

Untuk penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tingkat kota, Mastri mengungkapkan, Kota Kendari berada di zona hijau dengan nilai 86.12 persen. Sementara Kota Baubau berada di zona kuning.

“Kami harapkan bagi daerah yang mendapatkan penilaian bagus tetap semangat untuk mendapatkan nilai lebih bagus lagi ke depannya, dan untuk daerah mendapat nilai tidak memuaskan tetap berusaha memperbaiki standar pelayanan. Kami Ombudsman siap mendampingi teman-teman kalau diminta,” jelasnya

Metode penilaian kepatuhan standar pelayanan publik, Mastri menjelaskan, ada tiga metode penilaian yang dilakukan Ombudsman yakni pertama pendekatan penelitian kuantitatif dan pengambilan sampel, kedua observasi dilakukan secara mendadak, mengamati ketampakan fisik dan bukti foto standar pelayanan publik, dan ketiga dilakukam dengan pengambilan data yang dilakukan secara serentak pada Mei-Juli 2018.

“Hasil penilaian kepatuhan tentang standar pelayanan penyelenggara pelayanan dilakukan Ombudsman berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik,” tutupnya.

Penulis : Haerun

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
-Advertisements-
loading...