Rajab Jinik dan Rahman Tawulo Dukung KPK Pantau Isu Suap Pemilihan Wawali Kendari

827
LM Rajab Jinik.

Kendari, Inilahsultra.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari LM Rajab Jinik mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengawasan terhadap
isu-isu suap pemilihan Wakil Wali Kota Kendari di DPRD.

“Saya sangat mendukung dengan dan berterima kasih dengan KPK dalam mengingatkan anggota dewan masalah-masalah hukum yang menyangkut suap, korupsi,” ujar LM Rajab Jinik di kantor DPRD Kota Kendari, Jumat 20 Desember 2019.

- Advertisement -

Terkait isu suap Rp 250 juta sampai Rp 500 juta pemilihan wakil wali kota, kata Ketua Komisi III ini, tidak benar ada isu-isu suap di DPRD untuk pemilihan wakil wali kota.

“Saat ini kita belum melakukan komunikasi dengan para calon, bagaimana mungkin ada suap Rp 250 juta sampai Rp 500 juta, isu itu tidak benar,” jelasnya.

Sebenarnya, lanjut Politikus Partai Golkar ini, isu suap pemilihan wakil wali kota dari masyarakat hanya saja dilemparkan ke DPRD.

“Itu sebenarnya isu yang berkembang di masyarakat. Jadi keliru itu kalau isu itu dialamatkan ke DPRD, karena kami di DPRD punya integritas,” tutupnya.

Sementara anggota DPRD Kota Kendari lainnya Rahman Tawulo menjelaskan, dalam pemilihan wakil wali kota di DPRD nanti tidak boleh mengandung unsur gratifikasi, karena sudah tidak benar dan tidak diperbolehkan dalam aturan.

“Kita harus memilih calon melihat kualitasnya. Bagaimana bisa meningkatkan daerah ini dan menghilangkan korupsi kalau kita sendiri berbuat,” jelasnya.

“Saya sangat setuju sekali apa yang dilakukan KPK dengan melakukan pemantauan pemilihan wakil ini,” tambahnya.

Ketua PKB Kota Kendari ini mengatakan, pemilihan wakil wali kota sudah masuk dalam pantauan KPK terkait isu suap.

“Kita harus memilih wakil wali kota secara profesional, siapa yang wajar dan siapa yang mampu menjadi wakil wali kota mendampingi Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir,” tutupnya.

Sebelumnya, Pemilihan Wakil Wali Kota Kendari nanti sudah menjadi salah satu sorotan dari Tim Koordinasi dan Sepervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sorotan ini disampaikan langsung Tim Koordinator dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Wilayah (Korwil) VIII Wilayah Sulawesi Adlinsyah Malik Nasution dalam rapat koordinasi antara KPK dengan DPRD Kota Kendari terkait dukungan optimalisasi pajak daerah, dihadiri langsung Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir dan Ketua DPRD Subhan serta anggota dewan, Kamis 13 Desember 2019.

Adlinsyah Malik Nasution mengungkapkan, Wali Kota Kendari saat ini belum ada wakil. Untuk itu, ia mempersilakan diproses secara baik dan benar dan jangan ada yang menerima sesuatu dari calon.

“Saya sudah mendengar itu pak satu kursi berapa duit, kalian dengar ya kawan-kawan saya di Kendari ini sudah banyak. Dari awal saya dengar ini kita ikuti terus informasi pemilihan wakil wali kota yang akan dilaksanakan di DPRD,” ungkapnya.

Pria yang sering disapa Coki ini mengungkapkan, informasi yang didapatkan KPK dalam satu kursi di DPRD untuk pemilihan wali kota mencapai Rp 250 juta sampai Rp 500 juta.

“Ternyata, menjadi wakil wali kota itu mahal harganya. Saya baru tahu juga jadi wakil itu mahal, saya pikir cuma jadi wali kota yang mahal. Ternyata wakil juga mahal,” jelasnya.

“Silakan kalian bermain, tapi ingat saya punya teman banyak di sini pak memantau ini. Perlu kalian ketahui setiap wilayah saya kelola pasti ada korban, percaya atau tidak tergantung dari bapak ibu dewan,” ujarnya.

Penulis : Haerun

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...