Timpangnya Penegakan HAM dalam Pengungkapan Kasus Kematian Yusuf-Randi

1552
Formasub mendesak agar Polda Sultra transparan dan profesional mengungkap kematian Randi dan Yusuf. (Istimewa)

Kendari, Inilahsultra.com – Proses pengungkapan kasus meninggalnya Randi dan Muh Yusuf Kardawi masih menyisakan tanya hingga saat ini, tak terkecuali dari Forum Mahasiswa Sultra Bersatu (Formasub).

Terhitung, sudah hampir 3 bulan lamanya proses penyelesaian kasus ini belum juga terang. Kinerja Kepolisian dalam mengusut kasus kematian Yusuf masih berkutat pada proses penyelidikan.

- Advertisement -

Juru Bicara Formasub La Ode Muhammad Dzul Fijar mengatakan, sejak awal, penyebab matinya Yusuf menjadi teka-teki.

“Sebab hingga saat ini tidaklah dapat dipastikan penyebabnya, apakah ia tertembak, atau ada benturan benda tumpul di kepalanya, atau kah disebabkan oleh peristiwa alamiah? Sebab hingga saat ini tidak ada upaya permintaan VeR kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter/ahli lainnya yang dilakukan oleh Kepolisian untuk dapat memastikan penyebab kematian Yusuf. Bahkan upaya pendekatan kepada pihak keluarga korban juga tidak dilakukan hingga saat ini,” kata Fijar dalam rilisnya, Jumat 20 Desember 2019.

Berbeda dengan proses pengungkapan kasus kematian Randi, lanjut Fijar, kepolisan telah berhasil menemukan tersangkanya. Berkas perkara telah rampung dan pada 27 November 2019 Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra) telah menerima berkas perkara tersebut.

Setelah diterima, JPU melakukan penelitian atas berkas perkara tersebut selama 14 hari mulai dari penelitian kelengkapan formil dan kelengkapan materil.

Hal tersebut dilakukan JPU sebagai upaya untuk memperkuat tuntutan dan tidak mempersulit saat persidangan. Kemudian, JPU menentukan sikap apakah lengkap (P-21), atau berkasnya kurang (P-18) atau dikembalikan (P-19).

“Faktanya, tanggal 13 Desember 2019 JPU telah menerbitkan P-19 yang artinya berkas perkara dikembalikan kepada penyidik. Dalam konferensi pers yang dilaksanakan, JPU menerangkan bahwa penyebab berkas perkara dikembalikan kepada penyidik dengan tujuan untuk membuat terang peristiwa kematian Randi,” jelasnya mengutip pernyataan jaksa.

Beberapa catatan penting yang diterangkan JPU adalah, alat bukti yang harus dilengkapi (letunjuk keterangan saksi, saksi ahli forensik dan saksi ahli balistik).

JPU juga menerangkan bahwa dari berkas perkara, penuntut umum belum yakin soal kesesuaian antara peluru yang menembus dada Randi, selongsong peluru, dan senjata yang digunakan tersangka. Sehingga JPU belum yakin dengan berkas perkara yang diserahkan dengan penyidik soal keterlibatan tersangka AM. Apakah peluru yang ditemukan bersama selongsong identik dengan senjata yang digunakan tersangka.

Sementara itu, Kepolisan Daerah Sulawesi Tenggara melalui Humas Polda menerangkan bahwa terdapat dua permintaan jaksa, yakni permintaan keterangan tambahan dari beberapa saksi yang telah diperiksa dan pelaksanaan rekonstruksi ulang.

“Langkah yang dilakukan JPU untuk mengembalikan berkas perkara kepada penyidik merupakan bentuk profesionalisme institusi kejaksaan sebagai institusi penegak hukum yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga terciptanya kedamaian dalam masyarakat dan berfungsinya aparatur pemerintah dengan baik dan lancar sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,” sebut Fijar.

Formasub berharap, institusi kejaksaan bisa menciptakan proses peradilan yang baik, jujur, dan berjalan sesuai dengan undang-undang.

“Olehnya itu dituntut kerjasama yang baik, dan jujur pula antara kedua instansi penegak hukum ini harus selalu terjalin, karena kesempurnaan dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak terlepas dari sempurnanya hasil penyidikan oleh Kepolisian, dengan demikian tercipta pula suatu penuntutan yang sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

Terhadap proses hukum yang terkesan menyepelekan hak hidup kedua korban, Formasub menilai bahwa adanya ancaman terhadap Demokrasi di Indonesia, khususnya Sulawesi Tenggara.

“Oleh sebab itu, mendesak negara untuk memberikan perlindungan terhadap ruang-ruang demokrasi yang dijamin oleh konstitusi,” katanya.

Formasub turut mendukung institusi kejaksaan untuk menjalankan fungsi penegakan hukum secara profesional dan transparan.

“Formasub meminta agar institusi kepolisian bekerja secara profesional, transparan serta serius dalam melakukan upaya-upaya pengungkapan kasus kematian Randi dan Yusuf,” tuturnya.

Sebelumnya, Randi dan Yusuf meninggal usai demo di depan gedung DPRD Sultra menyoal sejumlah undang-undang bermasalah.

Berdasarkan hasil autopsi dokter, Randi diketahui meninggal karena luka tembak di dada kiri tembus dada kanan.

Sedangkan penyebab kematian Yusuf, sampai saat ini masih menuai tanya, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sultra AKBP Harry Goldenhardt menyatakan sesuai hasil autopsi dari tim dokter forensik RS Bahteramas, Yusuf tewas karena luka pada bagian kepala akibat dihantam oleh benda tumpul.

Namun Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menemukan fakta lain terkait tewasnya Yusuf,  KontraS menyatakan ada kemungkinan Yusuf juga tewas karena tertembak.

Penulis : Onno
Editor : Pandi

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...