Ikuti Sosialisasi di PKB, Amrullah Dicecar Soal Tambang Wawonii

543
Amrullah dan Andi Muh Lutfi saat menyampaikan sosialisasi dan visi misi di DPW PKB Sultra. (Pandi)

Kendari, Inilahsultra.com – Bupati Konawe Kepulauan Amrullah bersama wakilnya Andi Muh Lutfi mengikuti sosialisasi pemaparan visi misi di DPW PKB Sultra sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati Konkep 2020.

Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Amrullah dan Andi Muhammad Lutfi masuk pada sesi pertama pemaparan visi misi di PKB.

- Advertisement -

Keduanya dipandu oleh lima panelis yakni, Dr Eng Jamhir Safani (akademisi), Sarjono (Ketua PWI Sultra), Al Rasid Tamil, S.TP (pegiat desa), H Abbas SE (Wakil Bupati Kolaka Utara) dan Muh. Irfani Thalib (Aleg PKB Provinsi Sultra).

Keberadaan tambang di Pulau Wawonii menjadi salah satu pertanyaan yang dilontarkan panelis.

Anggota DPRD Sultra Irfani Thalib menanyakan komitmen bupati inkumben itu menyelesaikan konflik tambang yang banyak ditentang warga.

Selain itu, masalah tambang juga ditanyakan oleh akademisi Jamhir Safani. Dosen Universitas Halu Oleo Kendari ini menyebut, tambang memiliki dampak kerusakan ekologis apalagi aktivitasnya dilakukan tidak jauh dari pesisir.

“Akan berdampak pada nelayan. Jika tadinya tidak begitu jauh mencari ikan, dengan kerusakan wilayah pesisir akan begitu jauh. Konsekuensinya adalah bertambahnya coast untuk nelayan,” jelasnya.

Selain dampak lingkungan, Jamhir juga menyinggung soal UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dalam Pasal 35 disebutkan tidak boleh ada aktivitas tambang mineral.

“Kepada bakal calon bagaimana cara mengatasi masalah ini ke depannya?,” tuturnya.

Ia berharap, pemerintah memiliki peran mengawasi hadirnya investasi dan mengedepankan keberlangsungan lingkungan hidup.

Sebagai jawaban atas kedua pertanyaan itu, Amrullah mengaku, Pulau Wawonii masuk sebagai pulau kecil hampir tidak ada pilihan bagi dirinya untuk mengedepankan pembangunan berwawasan lingkungan.

“Ini juga kami sudah sampaikan pihak investor yang coba komunikasi dengan kami. Posisi kami pribadi tidak sepakat dengan hadirnya tambang tersebut,” katanya.

Namun demikian, sebagai warga negara, ketika regulasi menyatakan boleh ada pertambangan, maka ia tidak bisa menahan.

“Sebab, bumi, air dan kekayaan alam lainnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” bebernya.

Tidak kalah pentingnya juga, lanjut Amrullah, hadirnya tambang di sana harus mempertimbangkan kajian amdal tentang potensi konflik sosial masyarakat.

“Potensi ini besar terjadi,” tuturnya.

Atas pertimbangan itu, kata dia, dalam konsep tata ruang dan wilayah Konkep tidak dimasukkan pertambangan.

“Kita tunggu rekomendasi kementerian terkait. Kita tidak berani lakukan sesuatu tanpa ada dasar hukum yang kuat,” pungkasnya.

Penulis : Pandi

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...