Hari Ibu 2019, Melihat Pergerakan Perempuan Indonesia

518
 

Oleh: Nurmala Nasir Sabon

Hari Ibu secara Nasional di Indonesia diperingati setiap tanggal 22 Desember. Tanggal ini diresmikan sebagai peringatan Hari Ibu oleh Presiden Soekarno di bawah Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 316 Tahun 1959 pada Ulang Tahun Kongres Perempuan ke-25. Hari Ibu diambil dari hari dimana dilaksanakannya Kongres Perempuan Indonesia Pertama, yaitu tanggal 22-25 Desember 1928 di Pendopo Dalem Jayadipuran (Milik Raden Tumenggung Joyodipoero), saat ini kantor  Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional di Jl. Brigjen Katamso, Yogyakarta. Kongres ini dihadiri sekitar 30 Organisasi Perempuan dari 12 Kota yang berlangsung pada masa pemerintahan Kolonial Hindia Belanda, diikuti oleh Perempuan yang berasal dari berbagai macam latar belakang  suku, agama, pekerjaan, juga usia.

Kongres Perempuan Indonesia adalah gerakan yang diadakan oleh perempuan dalam upaya membantu memperjuangkan hak-hak perempuan dan diskriminasi. Jika melihat sejarah peringatan hari Ibu, maka jelaslah bahwa perempuan-perempuan Indonesia  pada waktu  itu memiliki kesamaan pandangan untuk mengubah Nasib Perempuan di Tanah Air. Penetapan Hari Ibu pada hakikatnya merupakan tonggak sejarah perjuangan perempuan sebagai bagian dari perjuangan Bangsa.

Salah satu pejuang Perempuan Indonesia, R.A Kartini. Tokoh emansipasi Wanita ini menuangkan pemikirannya dalam sebuah buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Dalam buku ini jelas Dia menggambarkan keinginannya memperjuangkan kaum perempuan Jawa agar mendapatkan Pendidikan yang layak. Sebagaimana kata tokoh emansipasi wanita ini “Dari perempuanlah manusia pertama-tama menerima pendidikan. Di pangkuan perempuanlah seseorang mulai belajar, merasa, berpikir, dan berkata-kata”.Perjuangan R.A Kartini tidaklah hanya tertulis di atas kertas, tetapi dibuktikan dengan mendirikan sekolah gratis untuk anak Gadis di Jepara dan Rembang.

Selain R.A Kartini, Pejuang Perempuan diantaranya juga ada Nyi Ageng Serang, seorang perempuan yang pernah ikut berjuang dalam perang Jawa, ikut mengatur strategi dan taktik. Dewi Sartika yang membuat sekolah bernama sekolah Isteri di Pandopo Kabupaten Bandung pada 16 Januari 1904. Cut Nyak Dien, seorang wanita Aceh yang memulai perlawanan dengan penjajah Belanda. Fatmawati, Isteri Presiden Soekarno, Dialah sosok wanita dibalik bendera sang Saka Merah Putih. HR Rasuna Said, seorang perempuan yang sering mengecam kekejaman dan ketidakadilan pemerintah Belanda. Malahayati, seorang perempuan yang pernah membentuk sebuah pasukan yang diberi nama Armada Janda. Pasukan ini dibentuk dengan mengumpulkan janda yang ditinggal mati oleh suami mereka saat melawan Portugis. Maria Walanda Maramis, serang perempuan pendobrak adat, pejuang kemajuan. Martha Cristhina Tiahahu, seorang perempuan yang berjuang melawan penjajah Belanda sejak berusia 17 Tahun. Cut Nyak Meutia, seorang perempuan yang berjuang melawan para penjajah, yang pada akhirnya ia harus gugur akibat tembakan. Inggit Garnasih, seorang Perempuan hebat yang berjuang dalam bentuk lain. Seorang perempuan yang berjuang dalam mendampingi perjalanan dan perjuangan Presiden Pertama Indonesia. Inggit Garnasih, sosok Perempuan hebat yang memiliki peran besar dalam perjalanan Presiden Pertama Indonesia  berjuang untuk Kemerdekaan Indonesia.

Pergerakan perempuan terus berkembang. Kemudian muncul beraneka organisasi perempuan sesuai dengan kebutuhan pada zamannya. Tahun 1912-1928 berdiri organisasi Perempuan Pertama “Poetri Mardika” yang mengadakan usaha-usaha memajukan perempuan. Tahun 1928  terselenggaranya Kongres Perempuan Indonesia yang menghasilkan federasi “Perserikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia-PPPI”. Tahun 1930 berdiri “Isteri Sadar” di Bandung, tahun 1933 berdiri “Mardi Perempuan” yang bersikap nonkoperatif dan mengecam terhadap Pemerintah Kolonial Belanda. Tahun 1931 di Solo berdiri “Putri Narpo Wandowo” yang berjasa di bidang sosial dan Pendidikan. Tahun 1940 di Jakarta didirikan “Pekerja Perempuan Indonesia” yag terdiri dari mereka yang bekerja di kantor-kantor. Tahun yang sama juga terbentuk sebuah perkumpulan di kalangan mahasiswi “Indonesische Vrouwelijke Studentenvereniging-IVSV” di Jakarta.

Pada masa pendudukan Jepang semua perkumpulan perempuan dilarang kecuali kelompok-kelompok yang membantu jepang memenagkan peperangan diantaranya adalah “Fuzinkai” (Perkumpulan Perempuan). Kemudian, setelah Proklamasi Kemerdekaan, dibentuklah Persatuan Peremuan Republik Indonesia-Perwari di Yogyakarta pada 17 Desember 1945. Berdiri pula Gerwani (1950). Sebuah organisasi wanita yang memfokuskan diri untuk hal-hal yang berlaitan dengan Perempuan. Peminat organisasi ini terus bertambah dan mencapai 1.5 juta orang di tahun 1965. Namun, Gerwani (GerakanWanita Indonesia) kemudian dibubarkanmelaluiKampanye Media Masaantara 10-12 Oktober 1965 karena  dituduh terlibat aktif salam Gerakan 30 September 1965. Sejak militer Orde Baru berkuasa pergerakan perempuan yang melawan adat dan imperialisme tidak dibenarkan. Yang dibolehkan adalah menjalankan program Nasional yakni Keluarga Berencana dan menjadi Anggota Organisasi Isteri yang disebut Dharma Wanitadan Dharma Pertiwi, serta PKK.

Seiring dengan pembubaran gerakan perempuan, seorang aktivis Perempuan yang namanya juga dikenal sebagai Pahlawan Kaum Buruh dan Simbol Keberanian dan Perlawanan atas tindakan yang sewenang-wenang ditemukan tewas mengenaskan, yang sebelumnya dikabarkan hilang, dialah Marsinah, Kasus Marsinah hingga kini belum juga dapat terungkap. Di samping itu, kasus lain seperti Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau KOMNAS Perempuan menyesalkan putusan Mahkamah Agung RI yang tidak bebasnya“BN”dari seluruh tuntutan, Padahal “BN” sudah dinyatakan tidak bersalah oleh Pengadilan Negeri Mataram. Hal lain juga terjadi pada perempuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan melalui Catahu (CatatanTahunan) 2019 menyebutkan bahwa di tahun 2019 ada kenaikan 14% kasus kekerasan terhadap perempuan sejumlah 406.178 kasus. Kenaikan angka kekerasan pada perempuan ini merupakan bentuk kelemahan Perempuan secara khusus dan masyarakat luas secara umum. Kelemahan dalam hal ini adalah kelemahan penanganan, pengawalan kasus dan pemberian sanksi terhadap para pelaku kekerasan tersebut.

Indonesia hari ini, bukan hanya melalui peringatan hari besar untuk perempuan Indonesia, namun juga bentuk perlindungan dan pembukaan peluang untuk perempuan agar dapat eksis di dunia publik. Diantaranya melalui UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang, dan UU No.2 Tahun 2008, UU No. 42 Tahun 2008. Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, Kerpres No. 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan) yang diubah dengan Perpres No. 65 Tahun 2005. Beberapa peluang untuk perempuan agar kembali bergerak, maju, dan berjuang telah terlihat hari ini.

Dinamika perkembangan dan perubahan masyarakat demikian pesat hari ini, salah satunya perubahan yang terjadi dari dan akibat media masa. Sejak lama media masa dipercaya mampu mempengaruhi masyarakat untuk menerima cara pandang baru atau menyosialisasikan suatu persoalan. Fenomena hari ini, perempuan oleh media masa dominan dijadikan objek komersialisasi. Perempuan, masyarakat melalui media masa telah dipengaruhi untuk memberi label bagaimana perempuan yang ideal. Pada kenyataannya, perempuan melalui film ataupun iklan telah dijadikan objek dan dieksploitasi sebagai sarana komersial untuk menarik perhatian membeli produk-produk yang diiklankan guna mencapai label “perempuan ideal” yang telah disosialisasikan oleh industri melalui media masa.

Dalam media iklan misalnya, produk-produk rumah tangga yang sering menjadi bintang iklan adalah perempuan. Hal ini semakin memperkuat pencitraan bahwa sektor rumah tangga adalah sektor perempuan. Industri kecantikan yang melalui iklan menampilkan produk-produk kecantikan yang memperkuat kesan bahwa perempuan adalah makhluk yang pesolek dan sosok yang yang lebih mengutamakan penampilan tubuh, wajah dengan kecantikannya, daripada kecerdasan yang memakai kemampuan pemikirannya. Sehingga terbentuklah sebuah pemikiran dari kaum perempuan, bahwa modal utama bagi seorang perempuan adalah kecantikan fisik, sehingga teruslah kaum perempuan menjadi korban industri kecantikan tanpa memperdulikan pemikiran dan pergerakan perjuangannya untuk Indonesia, terkhusus untuk kaum perempuan. Sebagaimana data Kementrian Perindustrian bahwa Industri kosmetik nasional mencatatkan kenaikan pertumbuhan 20% atau empat kali lipat dari pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2017. Kenaikan yang besar tersebut beriringan dengan tren bahwa kecantikan adalah hal utama yang mestinya dimiliki Perempuan. Potensi pasar domestic ini didukung dengan meningkatnya jumlah penduduk usia muda atau generasi millenial. Sebagaimana dengan artikel yang ditulis oleh Global Business Guide menyatakan bahwa di Indonesia, pertumbuhan volume penjualan industry kosmetik didongkrak oleh permintaan yang tinggi dari kelas menengah. Perempuan Indonesia sebagai pengguna kosmetik kini telah mencapai 126,8juta orang.

Sebagaimana yang dipikirkan oleh Soekarno“Indonesia bagaikan sayap burung. Dua sayap itu harus diisi oleh perempuan dan laki-laki. “Namun bagaimana kemudian Perempuan bisa menjadi salah satu sayap untuk Indonesia jika Perempuan-Perempuan Indonesia tidak progressif dalam pemikiran dan gerakan?

Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen, Menurut Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, dari 575 anggota DPR tersebut, 458 orang laki-laki dan 117 orang perempuan. Data tersebut disebutkan sebelum ada Pergantian Antar Waktu (PAW) beberapa anggota baru dari Partai Gerindra seperti kehadiran Mulan Jameela yang nampaknya menambah jumlah anggota DPR Perempuan. Namun Perempuan belum saja meraih keterwakilan 30%. Ini menandakan perempuan kurang memanfaatkan keterbukaan ruang untuk dirinya. Adapun perempuan yang masuk dalam parlemen belum mampu menjadi warna dalam politik, terlebih jarang menjadi solusi untuk masalah perempuan. Contohnya pada RKUHP dan RUU PKS. Banyak isu terkait hak perempuan dalam RUU-RUU tersebut yang mestinya menjadi medan ujian bagi politisi perempuan dalam parlemen dalam membuktikan komitmen mereka sebagai politisi perempuan sekaligus representasi perempuan Indonesia umumnya.

Dalam bidang lain, misalnya yang dikutip dari Press Release Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahwa Data Badan Pusat Statistik menunjukan rata-rata perempuan di Indoensia hanya beperndidikan kelas 7 atau kelas 8 SMP. Masih banyak perempuan yang tidak memiliki sertifikat dan hanya memiliki Ijazah sekolah dasar. Kondisi ini kemudian menyebabkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih jauh di bawah laki-laki. Berdasarkan data Sakernas (Survei Ketenagakerjaan Nasional) pada 2017, tingkat TPAK angkatan kerja Perempuan adalah 50%, lebih rendah dari laki-laki yang sudah mencapai 83%. Dalam bidang ekonomi, peran perempuan terbilang besar. Dalam tataran keluarga kurang mampu dan menengah, perempuan berkontribusi terhadap perekonomian rumah tangga. Namun, perempuan-perempuan ini kerap terbentur pada beban ganda (beban domestik dan pekerjaan di luar rumah), termasuk ketidakpercayaan dirinya atas pelebaran sayapnya untuk keluarga karena budaya yang mengakar bahwa sebaiknya perempuan tinggal di rumah.

Tanggal 22 Desember merupakan Hari untuk Semua Perempuan Indonesia.Untuk itu, peringatan hari Ibu sebagai tonggak perjuangan Perempuan Indonesia seharusnya membangkitkan semangat untuk lebih meningkatkan eksistensi dirinya, memanfaatkan keterbukaan ruang publik untuk memerdekakan dirinya, kaumnya, dan negeri ini. Namun, lagi-lagi budaya masyarakat yang terkesan masih menganggap laki-laki sebagai pemiliki otoritas, dibarengi dengan ketidaksadaran perempuan, kebanyakan. Maka seharusnya perlu adanya program Pembangunan Mayarakat berdasarkan keadilan Gender. Untuk melawan kontruksi budaya dan arus peradaban, serta perlu adanya Pendidikan khusus untuk Perempuan. Ketidakadilan berdasarkan jenis kelamin adalah bentuk relasi yang mesti diperbaiki oleh Laki-Laki dan Perempuan. Dimana laki-laki memilki tanggungjawab yang sama dengan perempuan dalam hal pembangunan masyarakat yang berkeadilan gender. Namun sebelumnya, masyarakat harus paham bahwa marginalisasi, subordinasi, kekerasan, beban ganda, dan streotype terhadap suatu jenis kelamin adalah bentuk ketidakadilan. Karena mustahil kita akan mencari cahaya jika kita tidak sadar sedang berada di dalam kegelapan.

Kurangnya kemampuan perempuan untuk memanfaatkan keterbukaan ruang publik perlu dilawan dengan pendidikan khusus untuk Perempuan guna meningkatkan kepercayaan dirinya dan meningkatkan skill untuk memanfaatkan keterbukaan ruang publik yang telah berabad-abad dikonstruksi. Pendidikan adalah jalan menuju kesetaraan dan keadilan bagi masyarakat tanpa melihat jenis kelamin dan hanya kesetaraanlah yang bisa membebaskan perempuan dari budaya yang menindas. Hal ini merupakan tanggungjawab bersama, terutama lingkungan pendidikan pertama, yaitu keluarga, lingkungan pendidikan formal, dan media masa.

Selamat Hari Ibu Untuk Semua Perermpuan Indonesia.

Indonesia membutuhkan Perempuan-Perempuan Hebat, Bermartabat, Bergerak.

Perempuan-Perempuan yang Berperan dan Membawa Perubahan kearah Positif untuk Kaumnya dan Ibu Pertiwi

Bangunlah Masyarakat yang Berkeadilan Gender

 

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
7
Komentar
loading...