Pilkada 2020, Bawaslu : Incumbent Berpotensi Paksa ASN Terlibat Politik

Hamiruddin Udu
Bacakan

Kendari, Inilahsultra.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Tenggara (Sultra) mewaspadai potensi kecurangan yang dilakukan petahana dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mendatang.

-Advertisements-

Ada tujuh daerah di Sultra yang melaksanakan pesta lima tahunan, yakni Kabupaten Muna, Kolaka Timur (Koltim), Konawe Utara (Konut), Konawe Selatan (Konsel), Konawe Kepulauan (Konkep), Buton Utara (Butur) dan Wakatobi.

Ada beberapa kepala daerah yang maju bertarung di Pilkada 2020 sudah mendaftarkan diri di partai politik, yaitu
Bupati Muna Rusman Emba, Bupati Butur Abu Hasan, Bupati Konsel Surunudin Dangga, Bupati Konkep Amrullah, Bupati Koltim Tony Herbiasyah dan Bupati Wakatobi Arhawi.

Ketua Bawaslu Sultra Hamiruddin Udu mengatakan, para incumbent kembali bertarung Pilkada 2020, dinilai paling berpotensi melakukan kecurangan untuk meraih kemenangan.

“Saat ini Bupati atau incumbent yang maju Pilkada memiliki kekuatan untuk bisa menekan dan memaksa para Aparatur Sipil Negara (ASN) terlibat dalam politik untuk memenangkannya kembali sebagai bupati,” ujar Hamiruddin Udu belum lama ini.

Pasalnya, kata dia, berdasarkan Pemilu kemarin kasus pelanggaran pemilu kebanyakan dilakukan ASN diduga diarahkan oleh atasannya.

“Pelanggaran Pemilu kemarin di Sultra kita temukan itu didominasi para ASN. Keterlibatan ASN ini masih sangat dibutuhkan calon,” ungkapnya.

Selain ASN, lanjut Hamiruddin, incumbent juga sangat berpotensi menggerakan para kepala desa (kades) dalam Pilkada untuk meraih kemenangan.

“Kades yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sangat berpotensi dikerahkan incumbent untuk terlibat dalam pemenangannya, karena berpeluang ada politik balas budi di dalamnya,” jelasnya.

Selain ASN dan Kades, kata Hamiruddin, incumbent sebagai penguasa di daerah semua fasilitas negara melengket di badannya, penggunaan fasilitas negara bisa dimanfaatkan. Kemudian bantuan-bantuan sosial dari pemerintah.

“Oleh karena itu, saya mengimbau kepada para bupati incumbent kalau sudah masuk pada persoalan pencalonan sudah dibatasi ruang geraknya dalam undang-undang Pilkada,” ujarnya.

Penulis : Haerun

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
-Advertisements-
loading...