Kaleidoskop KPU Sultra : 595 Caleg Provinsi Tanpa Mantan Napi Korupsi

247
KPU Sultra menggelar refleksi akhir tahun. (Pandi)
Bacakan

Kendari, Inilahsultra.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara menggelar refleksi akhir tahun, Selasa 31 Desember 2019 di salah satu hotel di Kota Kendari.

-Advertisements-

Semua komisioner tampak hadir dalam kegiatan ini yakni, Ketua KPU Sultra La Ode Abdul Natsir Moethalib, anggota KPU Ade Suerani, Iwan Rompo Banne, Nato Alhaq dan Almunardin.

Turut hadir mantan Ketua dan Anggota KPU Sultra Hidayatullah dan Tina Dian Ekawati Taridala, pegiat pemilu, KPU tujuh kabupaten yang menggelar pilkada dan media.

Dalam refleksi itu, seluruh anggota KPU Sultra menyampaikan capaian divisi masing-masing sepanjang penyelenggaraan Pemilu 2019 hingga rencana Pilkada tujuh daerah di Sultra.

Ketua KPU Sultra La Ode Abdul Natsir Moethalib menyebut, tujuan refleksi akhir tahun ini untuk menyampaikan informasi capaian kinerja KPU Sultra sesuai tugas, fungsi dan wewenang berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan selama tahun 2019.

“Menyediakan data yang kredibel untuk digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi perbaikan kinerja kelembagaan KPU khususnya KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan mendukung penguatan demokrasi elektoral di tingkat Provinsi Indonesia melalui penyediaan bahan analisa berbasis data serta masukan penyelenggara dan stakeholder Pemilu,” katanya.

Pemilu 2019, sebut Natsir, berjalan sukses hingga dilantiknya anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota.

Meski demikian, pada pemilu juga mengalami berbagai tantangan khususnya pemungutan suara ulang (PSU) di 59 TPS se Sultra.

Selain itu, terdapat 11 proses sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan oleh peserta pemilu meskipun akhirnya dimentahkan oleh MK.

Proses Pemilu yang melelahkan ini juga turut menimbulkan korban jiwa dari penyelenggara baik yang meninggal maupun sakit.

“Sepanjang pemilu, ada 6 petugas kita meninggal dunia. Mereka telah mendapatkan santunan. Dan yang sakit masih proses verifikasi apakah diberikan santunan atau superti apa,” jelasnya.

Pada pemilu 2019, total caleg yang didaftar oleh 16 partai politik untuk tingkat DPRD Sultra sebanyak 595 caleg. Kemudian, ada 49 calon DPD yang bisa dikatakan kedua terbanyak setelah Jawa Barat sebanyak 50 calon.

Beruntungnya, dari 595 caleg DPRD Sultra itu, tak ada satu pun berasal dari mantan terpidana korupsi.

“Kita apresiasi parpol yang mulai mengusung orang-orang yang tidak mendatangkan banyak pertanyaan atau
caleg berstatus khusus (mantan terpidana korupsi),” kata anggota KPU Sultra Iwan Rompo Banne.

Meski demikian, dari 49 caleg DPD, ada tiga orang yang pernah terpidana korupsi. Mereka kembali diloloskan karena adanya putusan Mahkamah Agung yang membolehkan mantan terpidana korupsi maju nyaleg.

Penulis : Pandi

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
-Advertisements-
loading...