Dewan Soroti PT Tosida Punya Kuota 1,9 Juta Ton Tapi Tak Punya Jeti

1424
 

Kendari, Inilahsultra.com – Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra menyoroti keberadaan perusahaan tambang nikel PT Tosida yang berlokasi di Kabupaten Kolaka tidak memiliki pelabuhan khusus, namun mendapatkan kuota ekspor ore cukup besar.

Anggota Komisi III DPRD Sultra Sudirman menyebut, permasalahan tambang di Sultra sangat kompleks. Hampir setiap hari pihaknya menerima aspirasi masalah pertambangan di Bumi Anoa.

“Ini PT Tosida melakukan ekspor tanpa memiliki jeti dan ini salah satu masalah administrasi dan masalah tambang di Sultra,” katanya.

Ia menyebut, keberadaaan PT Tosida memiliki kuota ekspore sebanyak 1,9 juta ton jelas melanggar karena tak punya jeti.

“Saya lihat, Dinas ESDM terlalu dianakemaskan ini PT Tosida. Tak punya jeti, tapi bisa melakukan ekspor,” bebernya.

Menurut ESDM, kata Sudirman, ada tiga syarat yang harus dipenuhi perusahaan jika mendapatkan kuota ekspor. Yakni, perusahaannya sehat, sesuai teknis dan punya kemampuan finansial.

“Kami anggap PT Tosida tidak memenui persayaratan itu. Penilaian sehat itu tergantung dinas ESDM. Secara teknis, dia tidak penuhi karena tidak punya tersus (terminal khusus). Kalau bicara finansial, jelas tidak memenuhi karena faktanya tidak memiliki tersus,” tegasnya.

IUP PT Tosida terbit pada 2007 silam. Namun, belum melakukan aktivitas karena izinnya berada di area hutan produksi. Nanti, pada 2009, perusahaan ini mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).

Pada 2010, PT Tosida mulai membangun jalan dan penyimpanan stok file dan pembangunan jeti. Hanya saja, jeti yang dibangun tidak mendapatkan rekomendasi karena berada di area yang dangkal dan bisa merusak karang di Desa Sokura Kabupaten Kolaka.

Meski tidak memiliki jeti, PT Tosida tetap melakukan aktivitas dan pada 2017 lalu mendapatkan kuota ekspore sebanyak 1,9 juta ton.

Menurut Kadis ESDM Sultra Buhardiman, PT Tosida pernah ingin membangun smelter namun belakangan tidak jadi.

“Dia sudah berusaha bangun jeti, tapi secacra konstruksi tidak penuhi Amdal, sehingga rencana pindahkan lokasi jetinya,” jelasnya.

Namun, pembangunan tak kunjung dilakukan dan di saat bersamaan perusahaan itu telah memproduksi nikel.

Meski tak memiliki jeti, perusahaan itu diketahui tetap mengekspor nikel menggunakan jeti perusahaan lain. Yakni, PT Putra Mekongga Sejahtera dan PT Sumber Setiyabudi.

Menurutnya, ESDM tidak bisa melarang perusahaan itu ekspor meskipun menggunakan jeti perusahaan lain.

“Itu ranah syahbandar bagaiamana bisa bantu IUP yang sudah produksi. Pemerintah melihat kebijakan untuk investasi. Secara regulasi memang, perusahaan tambang harus punya jeti sendiri. Tapi itu nanti syahbandar yang jawab. Kalau kita, jika sudah punya fasilitas pengiriman, ya monggo,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Sultra Suwandi Andi menilai aneh jika perusahaan itu telah mendapatkan RKAB namun tidak memiliki jeti sebagai salah  satu syarat untuk melakukan ekspor.

Untuk itu, dewan akan turun langsung ke lapangan meninjau keberadaan perusahaan tersebut.

Penulis : Pandi

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...