Satpol PP Mundur, Eksekusi Lahan Eks PGSD Tak Jadi

1019
 

Kendari, Inilahsultra.com – Rencana Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk mengeksekusi lahan Eks PGSD tidak jadi dilakukan, Selasa 7 Januari 2020.

Ratusan personel Satpol PP dengan perlengkapan lengkap terlihat mengundurkan diri untuk melakukan eksekusi lahan seluas 4 hektare, dikarenakan tidak adanya bantuan dari pihak kepolisian dan TNI dalam memaksa warga untuk meninggalkan lahan tersebut.

- Advertisement -

Kasatpol PP Pemprov Sultra La Ode Daerah Hidayat tak berkomentar banyak saat dimintai keterangan perihal mundurnya Satpol PP dalam melakukan eksekusi lahan tersebut.

“Sabar, sabar ya, belum saatnya. Saya belum bisa menjelaskan, tunggu saja,” singkatnya sambil meninggalkan sejumlah awak media.

Sementara La Ode Jabar mengatakan, Pemprov Sultra jangan memaksakan diri untuk mengusir warga yang mendiami lahan Eks PGSD.

“Pemprov Sultra seharusnya  tidak berhak melakukan eksekusi karena belum ada keputusan pengadilan,” ujar Jabar.

Pemprov Sultra, lanjut Jabar, dalam melakukan eksekusi lahan hanya berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 3018 K/Pdt/2017 lalu. Berdasarkan putusan Mahkama Agung tidak mengintruksikan untuk eksekusi lahan tetapi untuk dilakukan jalur hukum melalui pengadilan.

“Mereka datang eksekusi lahan berdasarkan putusan Mahkama Agung. Kalau memang melakukan eksekusi harus ada perintah pengadilan. Jadi Pemprov Sultra harus mengerti persoalan hukum,” ujar Jabar.

Pantuan Inilahsultra.com, usai ratusan Satpo PP meninggalkan lokasi Eks PGSD, sejumlah warga meneriaki Satpol PP dengan kata-kata kasar yang sempat memancing marah para penegak Perda tersebut. Namun, kondisi tetap dalam keadaan aman dan tidak ada bentrok.

Terlihat sebagian warga membubarkan diri dan sebagian masih berada di lokasi lahan Eks PGSD untuk berjaga-jaga.

Penulis : Haerun

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...