Meski Tak Miliki Izin, PT Kasmar Diduga Lakukan Aktivitas Pertambangan

397
 

Kendari, Inilahsultra.com – PT Kasmar yang beroperasi di Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Sulawesi Tenggara (Sultra) diduga tidak memiliki izin operasional namun melakukan aktivitas pertambangan secara ilegal pada tahun 2019.

Plt Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra Burhadiman mengatakan, Dinas ESDM tidak pernah mengeluarkan izin kepada PT Kasmar untuk beroperasi dalam mengelola nikel pada tahun 2019.

“Rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) dinonaktifkan di bulan Juli kemarin. Artinya sejak Agustus sampai Desember 2019 tidak boleh ada aktivitas pertambangan produksi nikel di PT Kasmar,” ujar Burhadiman saat ditemui usai hearing di DPRD Sultra, Rabu 8 Januari 2020.

Selain tidak memiliki izin, kata Burhadiman, pihak PT Kasmar juga tidak melaporkan surat ketetapan pajak (SKP) di Dinas ESDM terkait aktivitas pertambangan.

“Tidak ada laporan. Kita belum menerima SKP-nya terkait aktivitas pertambangan dilakukan PT Kasmar kalau beroperasi di tahun 2019. Kita harap SKP ini menjadi kunci tata tertib pengelolaan tambang,” ujarnya.

Tapi, berdasarkan pengakuan pihak PT Kasmar, Burhadiman mengatakan, mereka tidak mengakui kalau 2019 ada aktivitas pertambangan dilakukan. Untuk itu, lanjut dia, harus ada pembuktian siapa yang melakukan aktivitas tersebut dan kalau atas nama PT Kasmar tidak ada legalitasnya di ESDM.

“Saya belum bisa pastikan PT Kasmar melakukan aktivitas, karena belum ada bukti saya pegang dan mereka juga tadi mengaku tidak ada aktivitas pertambangan dilakukan,” jelasnya.

Lanjut Burhadiman, untuk mengetahui apakah PT Kasmar melakukan aktivitas pertambangan tahun 2019 akan mengecek apakah ada pembayaran royalti atau tidak.

“Kalau mereka bayar royalti berarti ada kegiatan dan kalau tidak bayar royalti berarti tidak ada aktivitas pertambangan PT Kasmar,” jelasnya.

Aktivitas pertambangan PT Kasmar, kata Burhadiman, telah diberhentikan sementara sejak Juli 2019 kemarin, sambil melengkapi administrasi yang belum dilengkapi.

“Bisa dilanjutkan apabila RKAB-nya tahun  2020 disetujui. Kalau saya tidak setujui RKAB 2020 PT Kasmar tidak bisa beroperasi,” ujarnya.

Saat ini PT Kasmar telah diberikan sanksi tertulis seperti pemberhentian sementara untuk melengkapi administrasi dan kalau tidak diindahkan, maka akan dikembalikan kepada Gubernur yang memiliki kewenangan.

“Kita dikembalikan kepada Gubernur langkah tegas apa yang akan diambil, dan bisa saja tambang tersebut akan ditutup kalau tidak patuhi aturan pemerintah,” tutupnya.

Sementara anggota komisi III DPRD Sultra Abdul Salam Sahadia mengatakan, PT Kasmar tidak memiliki izin tahun 2019 tapi melakukan aktivitas harus dibuktikan secara fakta.

“Untuk membuktikan itu, nanti kita turun mengecek langsung di lokasi tambang. Apakah betul atau tidak PT Kasmar melakukan aktivitas pertambangan pada tahun 2019,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Zulkipli perwakilan PT Kasmar membantah pihaknya telah melakukan aktivitas pertambangan, melainkan hanya melakukan kegiatan pembersihan lingkungan di lokasi tambang.

“Kami hanya lakukan kegiatan pembersihan lingkungan. Karyawan PT Kasmar kebanyakan sudah dirumahkan  dan kembali ke Jakarta. Jadi, tidak ada aktivitas tambang dan cuma saya sendiri mewakili di lapangan,” jelas Zulkipli dalam hearing di DPRD Sultra.

Yang menjadi persoalan, kata Zulkipli, penyampaikan dari masyarakat ada tongkang yang sandar di pelabuhan jeti milik PT Kasmar.

“Laporan masyarakat ada tongkang yang sandar di Jeti kami. Tongkang itu sudah berhari-hari sandar dan tidak mengisi,” jelasnya.

“Kami juga sudah melayangkan surat ke Polres dan sampaikan kepada Syahbandar, kalaupun ada kegiatan dan lain sebagainya bukan ranahnya kami. Kami tidak mengeluarkan apapun dan tidak ada satu liter pun ore dari kami masuk ke tongkang,” jelasnya.

Penulis : Haerun

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...