Sulkarnain Beber Utang ke Pihak Ketiga Akibat Obsesi Tinggi Susun APBD 2018

661
 

Kendari, Inilahsultra.com – Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir siap memberikan keterangan atas hak interpelasi yang akan diajukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

“Hak interpelasi itu haknya DPRD tidak bisa kita halangi dan saya siap memberikan keterangan atau jawaban-jawban, karena ini sudah ada ketentuannya dalam undang-undang,” ujar Sulkarnain Kadir saat ditemui di kantor DPRD Kota Kendari belum lama ini.

- Advertisement -

Terkait salah satu pertanyaan anggota dewan dalam hak interpelasi terkait utang ke pihak ketiga, orang nomor satu di Kota Kendari ini menyebutnya bukan utang melainkan efek dari operasional tahun 2018 yang lalu.

“Saya juga sudah jelaskan di awal yang lalu bersama DPRD lama bahwa terjadi gep yang terlalu besar yang menghampiri Rp 400 miliar, efek dari itu masih terbawa sampai saat ini di dewan.

Lanjut Sulkarnain, pada penyusunan APBD 2018 lalu dilakukan super cepat dari 1,2 triliun disusun sampai Rp 1,7 triliun.

“Obsesi terlalu tinggi penyusunan itu wajar juga, karena sebenarnya kita baru auforia menang pilkada dengan dukungan dari banyak pihak termasuk dari DPP partai yang mendukung kita pada waktu itu, memberi harapan membantu pengurusan APBN dan dikementerian,” jelasnya.

Tetapi, kata Sulkarnain, setelah terjadi sebuah peristiwa di Kota Kendari dengan adanya operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun lalu, maka kondisi pemerintah menjadi drop.

‘Saya keliling bersilaturahmi untuk menindaklanjuti tapi tidak ada yang mau menindaklanjuti,” jelasnya.

Sebenarnya, kata pasangan Adriatma Dwi Putra (ADP) di Pilwali Kota Kendari ini, pada saat itu yang belum terbayarkan mencapai ratusan miliar. Tapi Pemkot Kendari berupaya mengelola keuangan sesuai regulasi.

“Alhamdulilah kita sudah selesaikan sebagian. Di pengujung 2018 kemarin Rp Rp 80 miliar itu kita sudah selesaikan 2019. Untuk yang belum terbayarkan 2017-2018 sisa Rp 7 miliar, angka ini paling tidak dapat melegahkan,” jelasnya.

Ketua DPD PKS Kota Kendari ini berharap, di tahun 2020 akan dituntaskan semua yang belum dilunasi dan berharap pendapatan asli Daerah (PAD) meningkat secara signifikan.

“Saya optimis akan selesai. Saya mohon doa dari masyarakat berikan kepercayaan kepada Pemkot Kendari untuk sunguh-sunguh serius menata pengelolaan keuangan kita,” tutupnya

Sebelumnya, ada 5 fraksi di DPRD Kota Kendari mengajukan hak interpelasi kepada Wali Kota terkait tidak adanya transparansi dalam mengelola anggaran.

Penulis : Haerun

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...