Dewan Pertanyakan Dana Jamrek Tambang Mengendap di Pemprov Sultra

1294
 

Kendari, Inilahsultra.com – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) meminta perusahaan tambang wajib melakukan reklamasi tahap operasi dan pascatambang.

Anggota Komisi III DPRD Sultra Sudirman mengatakan, perusahaan tambang wajib melaksanakan reklamasi karena telah diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Advertisement -

“Di Pasal 22 menyebutkan pemegang IUP wajib melakukan reklamasi, tidak ada tawar menawar. Kami minta Dinas ESDM Sultra untuk mengingatkan kepada perusahaan tambang untuk melakukan tanggung jawabnya melakukan reklamasi pascatambang,” ujar Sudirman di kantornya, Senin 13 Januari 2020.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan, dana jaminan reklamasi (jamrek) dari setiap perusahaan tambang dalam satu tahun sebesar Rp 250 miliar diserahkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra.

“Dana jamrek dari tambang sudah ada Rp sekitar 250 miliar, tapi sampai saat ini reklamasi pascatambang belum ada yang melakukan. Dana tersebut
belum digunakan dan mengendap di Pemprov Sultra,” ungkapnya.

“Jadi. Sebelun mendapatkan IUP untuk melakukan aktivitas pertambangan, ada dana jamrek dari perusahaan menyetor kepada Pemprov melalui Dinas ESDM Sultra,” tambahnya.

Selama ini, lanjut Sudirman, dana jamrek masuk di pemerintah kabupaten yang merupakan lokasi pertambangan. Namun kin, telah diambil alih oleh Pemprov Sultra.

“Sejak 2015 itu dana Jamrek diambil alih dan masuk di Pemprov Sultra,” ujarnya.

Saat ini dewan, kata dia, sudah berapa kali meminta data ke Dinas ESDM Sultra terkait perusahaan tambang yang melakukan reklamasi pascatambang.

“Saya berani bilang belum ada yang melakukan reklamasi, karena kita di DPRD sudah meminta data perusahaan tambang yang melakukan reklamasi tapi sampai saat ini Dinas ESDM Sultra belum memberikan data kepada kami,” katanya.

Seharusnya, kata Sudirman, Pemprov Sultra secepatnya mengintruksikan perusahaan tambang untuk melakukan reklamasi, mengingat salah satu terjadinya banjir disebabkan tambang.

“Memang besar dananya Rp 250 miliar, tetapi lebih besar lagi dampak pertambangan seperti banjir dan longsor kalau tidak segera dilakujan reklamasi, karena sangat merugikan masyarakat dengan kerusakan lingkungan akibat tambang,” ungkapnya.

Jangan sampai, kata Sudirman, dana yang sudah ada itu tidak dimanfaatkan untuk memperbaiki lingkungan malah digunakan untuk kepentingan lain.

“Saya tidak tahu apakah dana tersebut dikasi berbunga atau tidak, yang jelas dana itu ada di Pemprov belum dimanfaatkan,” tutupnya.

Penulis : Haerun

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...