Proyek Penanaman Singkong Gajah Bermasalah Seret Bank Sultra dan Sido Muncul

877
 

Kendari, Inilahsultra.com – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Bank Sultra, PT Singkong Gajah Indonesia dan PT Sido Muncul Pupuk Nusantara (SMPN) terkait pengkreditan uang kepada petani di Kecamatan Sabulakoa, Kabupaten Konawe Selatan.

Pihak Bank Sultra bekerja sama dengan PT Singkong Gajah Indonesia dan PT Sido Muncul Pupuk Nusantara (SMPN) memberikan dana kepada petani sebanyak Rp 25 juta perhektare dengan proyek penanaman singkong gajah.

- Advertisement -

Namun, dalam perjalanan terdapat masalah karena petani tidak mencapai asumsi pihak PT Singkong Gajah Indonesia dan PT SMPN, sehingga kerjasama putus.

Terhadap uang kredit yang diberikan, Bank Sultra menuntut petani untuk menanggulanginya.

Anggota Komisi II DPRD Sultra Abdul Rasyid mengatakan, jika kasus kredit uang kepada petani terus berlanjut, maka dipastikan pihak Bank Sultra ada yang diproses hukum bahkan bisa masuk penjara.

Ada banyak pasal yang akan dikenakan kepada pihak Bank Sultra selaku pemberi kredit kepada petani singkong gajah. Salah satunya pasal perbankan, karena tidak transparan dalam melakukan pengkreditan.

“Ini akan menjadi bola panas, jika dalam kasus ini kedua belah pihak tidak ada titik temu penyelesaian sudah pasti pihak Bank Sultra ada yang dipidana,” ujar Abdul Rasyid dalam RDP tersebut.

Seharusnya, kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, pihak Bank Sultra selaku pemberi kredit kepada petani, terlebih dahulu melakukan analisa lahan.

Tapi faktanya, pihak Bank Sultra tidak melakukan analisa dan kredit ini tidak bisa dibebankan kepada petani untuk menanggulangi pinjaman di Bank Sultra.

“Takutnya terjadi seperti yang kita bahas saat ini. Asumsi 1 hektare bisa menghasilkan singkong gajah 80 ton, tetapi faktanya di lapangan bervariasi, ada 7 ton, dan paling banyak 22 ton lebih. Harusnya di sini yang bertanggung jawab adalah pihak asuransi,” jelasnya.

Lanjut Rasyid, ternyata petani tidak
mengelola sendiri uang yang dipinjamkan oleh Bank BPD.

“Jadi, ini tidak boleh ditanggulangi oleh petani. Hal ini harus kita komunikasikan dulu dengan pihak BPD dengan melibatkan Gubernur Sultra, agar utang petani diputihkan dan dikembalikan sertifikat tanahnya,” ujarnya.

Untuk diketahui Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Sultra dipimpin langsung Ketua Komisi II Farhana, yang didampingi Jumardin, Rahman Rahim, Parmin Dasir, Abdul Rasyid dan anggota yang lainnya, serta dihadiri masing-masing perwakilan.

Penulis : Haerun

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...