Menuju Wilayah Bebas Korupsi, Gubernur dan Kemenkumham Sultra Teken MoU

364
 

Kendari, Inilahsultra.com – Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) H Ali Mazi menjalin kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM Sultra dibuktikan dengan penandatanganan
nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dalam rangka penguatan pembangunan sistem Peradilan Pidana Terpadu di Bumi Anoa.

Hal ini bertujuan dalam rangka mewujudkan zona integritas untuk menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Kemenkumham Sultra.

- Advertisement -

Kegiatan tersebut dihadiri Sekjen Kemenkumham RI, Ketua DPRD Sultra, Kepala Ombudsman Sultra, jajaran Forkopimda Sultra, Rektor UHO, Rektor IAIN Kendari, Rektor UMK dan seluruh jajaran Kemenkumham Sultra dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sultra di Swiss-Belhotel Kendari, Rabu 15 Januari 2020.

Gubernur Sultra Ali Mazi saat memberikan sambutan. (Istimewa)

Gubernur Sultra Ali Mazi mengatakan, mengapresiasi komitmen Kementerian Hukum dan HAM Sultra melakukan deklarasi janji kinerja tahun 2020 dan berkomitmen bersama pencanangan zona integritas.

“Kita apresiasi kinerja dan kerja Kemenkumham. Pada dasarnya
Pemprov mendukung program telah dicanangkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Sultra. Harapkan kita seluruh masyarakt diberikan pendidikan dalam menjalakan sesuatu berdasarkan hukum,” kata Ali Mazi saat menyampaikan sambutan.

Orang nomor satu di Sultra ini mengaku, dengan adanya program ini Pemprov Sultra dan Kemenkumham akan selalu sinergi dengan baik untuk daerah bebas korupsi.

“Sinergi dan harmonisasi dengan Kemenkumham kita akan terus tingkatkan dalam rangka pencegahan dan penyalahgunaan kewenangan yang berdampak terjadinya korupsi. Sehingga ke depannya suasana dan semua masalah dapat diatasi dengan baik,” ujar Ali Mazi.

Lanjut politikus NasDem ini mengatakan, kepada semua kepala OPD lingkup Pemprov Sultra menjalankan program kerja berdasarkan prosedur dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga tidak ada masalah dalam pelaksanaan hingga pelaporan.

Foto bersama dengan Forkopimda. (Istimewa)

“Kalau berbelanja menggunakan uang negara harus sesuai prosedur dan ketentuan undang-undang. Tapi kalau disalahgunakan, maka itu merupakan
pelanggaran korupsi yang bisa mengakibatkan pidana,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto menyampaikan terima kasih kepada Pemprov Sultra senantiasa bersinergi dan berkolaborasi dalam mewujudkan kinerja Kemenkumham Sultra, yang berkualitas dan berintegritas sehingga mampu menjadi satuan kerja
wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.

“Keberhasilan bukanlah hasil kerja satu orang melainkan kerja tim untuk membangun negeri atau daerah tanpa praktik korupsi, kolusi dan nepotisme,” ujarnya. Saya yakin ke depan satuan kerja Kantor wilayah dan UPT akan mendapatkan menjalankan tupoksinya sesuai dengan undang-undang. (Adv)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...