Aliansi Pemerhati Rakyat Bombana Demo PT BIG Dugaan Penyerobotan Lahan

1013
 

Kendari, Inilahsultra.com – Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Pemerhati Rakyat Bombana (Aparat Bombana) menggelar demo di dipertigaan Kampus UHO, Mapolda Sultra dan kantor DPRD Provinsi Sultra, terkait dugaan penyerobotan lahan dilakukan oleh PT Bishi Industri Group (BIG) di Kecamatan Mata Oleo Kabupaten Bombana.

Massa aksi menduga, PT Big yang bergerak di bidang industry pertambangan ini, masuk dengan semena-mena tanpa melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat di Kecamatan Mata Oleo, Kabupaten Bombana. Bahkan, telah banyak menimbulkan konflik bagi masyarakat.

- Advertisement -

“PT BIG telah melakukan penyerobotan lahan masyarakat yang tidak mau menjual lahannya kepada pihak perusahaan,” terang korlap aksi Asri, Senin 27 Januari 2020.

Masih kata Asri, masyarakat menolak segala bentuk aktivitas apapun yang dilakukan oleh PT BIG. Untuk itu,  mereka meminta Polda Sultra untuk menangkap pelaku penyerobotan lahan yang diduga suruhan dari PT BIG.

“Kami meminta perusahaan PT BIG, mengganti kerugian yang dialami masyarakat Desa Pulau Tambako, Kecamatan Mataoleo,” ucapnya.

Selain itu, mereka juga meminta Polda Sultra untuk memberikan perlindungan hukum kepada seluruh masyarakat yang tidak mau menjual lahannya kepada perusahaan. Untuk itu, Polda Sultra harus menghentikan segala aktivitas yang dilakukan PT BIG, karena telah banyak merugikan masyarakat.

“Kami meminta agar Polda Sultra membentuk tim investigasi, guna mengusut tuntas oknum Kepolisian yang diduga telah melakukan tindak kriminal,” imbuhnya.

Masa aksi juga meminta Kapolda Sultra, untuk merekomendasikan pencopotan Kapolres Bombana, dikarenakan tidak memberikan jaminan kepastian hukum kepada masyarakat Mata Oleo.

“Kami juga meminta Polda Sultra, untuk memeriksa Bupati dan Wakil Bupati Bombana yang disinyalir memuluskan investasi PT BIG dan mengenyampingkan aturan hukum yang berlaku,” bebernya.

Kemudian, mereka juga meminta DPRD Provinsi, untuk menghentikan segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan PT BIG, karena telah menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat.

“Kami juga meminta kepada DPRD Sultra, untuk segera mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dihadiri Pemda Kabupaten Bombana, Dinas terkait, Kades Pulau Tambako, Direktur PT BIG, perwakilan dari tiap-tiap Desa se-Kecamatan Mata Oleo dan perwakilan dari Aliansi Pemerhati Rakyat Bombana (APARAT),” harapnya.

Menurut Asri, masyarakat datang dari Bombana ke Kota Kendari, untuk menuntut hak-haknya. Ini pertanda bahwa daerah sedang tidak baik-baik saja. Sebab, adanya oknum aparat yang telah melakukan intimidasi kepada masyarakat untuk menjual lahannya mereka kepada pihak perusahaan.

Ketika berorasi di Polda Sultra, Kasubdit II Ditreskrimum Polda Sultra, Kompol H Kasman menemui  massa aksi. Ia mengatakan, mengenai efisiensi dalam penanganan kasus perkara pidana yang terpenting adalah efisiensi dalam penyelesaian perkara pidana.

“Dijalani dulu permasalahan yang ditangani oleh Polres Bombana, untuk penyerobotan lahan menjadi tanggung jawab pemda bukan wewenang dari kepolisian,” kata Kasman di hadapan massa aksi.

Menurutnya, harus ditelusuri lebih mendalam mengenai proses hukum, pihaknya tetap menjalankan tugas sesuai tupoksi. Itu menjadi hak masyarakat untuk tidak menerima dan mempertahankan yang menjadi haknya.

“Kami akan meneruskan kepada Kapolda Sultra, berkaitan dengan wewenang. Untuk oknum anggota yang melakukan intimidasi terhadap masyarakat silahkan laporan ke Denpom dan Propam,” ungkapnya.

Usai berorasi di Polda Sultra, massa aksi bertolak ke kantor DPRD Sultra. Menanggapi hal itu, perwakilan dari DPRD Sultra Sudirman, SE menyebut, dalam waktu dekat akan adakan kegiatan RDP (rapat dengar pendapat) membahas terkait permasalahan ini.

“Kami akan memanggil pimpinan perusahaan dan kami juga akan memanggil perwakilan dari masyarakat yang memiliki lahan untuk turut hadir dalam pelaksanaan RDP,” akunya.

Soal menghentikan segalah aktivitas pertambangan yang ada di Kecamatan Mata Oleo, menurutnya harus merapatkanya atau dikaji ulang terlebih dahulu dan didudukan bersama pihak terkait.

“Kami juga telah membentuk tim untuk melakukan investigasi di sana, RDP bisa kita laksanakan pada bulan Februari, karena kami juga banyak menampung aspirasi dari masyarkat yang ada di Sultra bukan hanya permasalahan yang ada di Bombana,” tuturnya.

Penulis : Onno

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...