Pemkab Konawe Dukung Aksi Warga Blokade Jalan Raya Trans Sulawesi

1116
 

Unaaha, InilahSultra.com– Aksi blokade jalan Trans Sulawesi yang dilakukan sejumlah warga Desa Paku Jaya, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), beberapa hari lalu, ternyata mendapat dukungan dari pemerintah setempat.

Wakil Bupati Konawe, Guslin Topan Sabara mengatakan, pihaknya juga sudah sangat kesal atas rusaknya jalan nasional yang berada di wilayah Kabupaten Konawe. Sehingga tidak heran jika Pemkab Konawe mensupport aksi blokade jalan oleh warga setempat.

- Advertisement -

“Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe mendukung aksi yang dilakukan oleh seluruh masyarakat Kecamatan Morosi untuk tutup jalan yang dimaksud,” Tegas Gusli Topan Sabara, Rabu 5 Ferbruari 2020.

Kata Guslin, kerusakan jalan di Desa Paku Jaya merupakan bukti Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN XXI) Kendari Lalai dalam mengurus jalan nasional yang ada di Sultra, terkhusus di Kabupaten Konawe.

Ia menyebut, hal itu bisa disebabkan kekeliruan dalam hal penunjukan kontraktor pelaksana yang mengerjakan proyek-proyek nasional di Sultra, utamanya yang ditender melalui pihak BPJN XXI Kendari.

“Kalau bisa, saya minta Pak Menteri PUPR supaya mencopot Kepala BPJN XXI Kendari,” pinta Gusli.

Kekecewaan Guslin perihal lambatnya perbaikan jalan nasional di Morosi itu bukan tanpa sebab. Gusli mengingatkan bahwa sebagian kawasan di Kecamatan Morosi, Bondoala dan Kapoiala masuk dalam areal Proyek Strategis Nasional (PSN).

Sehingga, sambung dia dengan support yang sudah diberikan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setempat, akses infrastruktur menjadi barang wajib yang harus disediakan oleh BPJN XXI Kendari di kawasan PSN tersebut.

“Tata cara lelang proyek di BPJN XXI Kendari harus dievaluasi. Infrastruktur jalan di kawasan PSN harus dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan kredibel yang punya kualifikasi terbaik. Kalau perlu, serahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN),” ungkapnya.

Ketua DPC PAN Konawe itu sebenarnya tahu persis bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan, BUMN hanya boleh mengerjakan proyek daerah yang nominalnya diatas Rp 100 miliar. Di bawah nominal itu, proyek apapun harus dikerja oleh daerah.

Namun faktanya, terang Gusli, regulasi tersebut sangat merugikan daerah seperti yang terjadi di desa Paku Jaya Kecamatan Morosi.

“Tolong sampaikan kepada pihak BPJN XXI Kendari. Kalau jalan nasional di sana (Kecamatan Morosi) tidak diperbaiki secepatnya, saya akan minta warga supaya jangan pohon pisang yang ditanam di tengah jalan tersebut. Kalau perlu, sekalian tanam pohon jati yang bisa bertahan hingga 25 tahun lamanya,” tegas Guslin.

Reporter : Jusbar

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...