Pastikan Dampak Lingkungan, Ridwan Bae Tinjau Pelabuhan Kendari New Port

477
 

Kendari, Inilahsultra.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) RI Ridwan Bae melakukan kunjungan di Pelabuhan Kendari New Port, Jumat 7 Februari 2020.

Kedatangan Ridwan ini dalam rangka ingin mengetahui masalah yang terjadi di pelabuhan tersebut.

Beberapa masalah yang diperolehnya adalah dampak sedimentasi yang ditimbulkan pembangunan Kendari New Port ini.

“Sebab, menurut peneliti, sedimentasi yang terjadi di Teluk Kendari ini sudah 55 juta ton. Ini yang harus dipikirkan atas dampak pembangunan pelabuhan ini,” kata Ridwan Bae di hadapan manajemen PT Pelindo IV Cabang Kendari.

Selain itu, ia juga perlu mengkonfirmasi soal masalah dugaan monopoli PT Pelindo terhadap aktivitas bongkar muat di pelabuhan.

Sebab, kata dia, banyak pelabuhan yang dikelola oleh PT Pelindo dengan anak perusahaannya menuai protes dari asosiasi Perusahan Bongkar Muat Indonesia (PBMI) milik swasta.

“Saya hanya ingin tahu apakah permasalahan itu ada juga di Pelindo IV ini,” kata Ridwan.

Sementara itu, General Manager PT Pelindo IV (Persero) cabang Kendari, Debby Duakaju mengaku, mengenai pembangunan pelabuhan selama ini, pihaknya telah mengantongi izin analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

“Dokumen semua lengkap pak dan semua telah mengantongi izin,” katanya.

Ia juga melanjutkan, selain amdal, pihaknya juga telah membuat analisis dampak lalulintas.

Pembangunan Kendari New Port ini dimulai pada Mei 2017 lalu dengan luas sekitar 8,1 hektare dengan cara mereklamasi laut. Pembangunan pelabuhan ini menelan Rp 1 triliun yang terdiri atas Rp 300 miliar dari PT Pelindo dan selebihnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun, kata Debby, meski sudah mulai beroperasi pada 2019 lalu, pelabuhan ini belum diresmikan oleh pemerintah. Rencananya, Presiden Joko Widodo meresmikannya namun batal saat kunjungan ke Kendari beberapa waktu lalu.

Rencana jangka menengah, PT Pelindo IV akan kembali melakukan pengembangan pelabuhan pada tahun depan dengan luas kurang lebih 250 meter.

“Rencana induk sudah ada penetapan dari kemenhub,” imbuhnya.

Meski demikian, Ridwan kembali mengingatkan agar perluasan area pelabuhan tetap memperhatikan kaidah lingkungan dan berkoordinasi dengan kementerian terkait.

“Perlu koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian PU PR,” kata Ridwan mengingatkan.

Terhadap adanya dugaan monopoli pengelolaan pelabuhan oleh anak perusahaan PT Pelindo, Debby mengaku selama ini tidak mendapatkan protes dari PBMI daerah.

Sebab, kata dia, pihaknya cukup terbuka membagi pengelolaan pelabuhan untuk peti kemas dan kargo.

Di Kendari, lanjut dia, ada tiga pelabuhan yang dikelola Pelindo. Yakni, Pelabuhan Nusantara Kendari, Pelabuhan Bungkutoko dan Kendari New Port.

Khusus di Pelabuhan Nusantara Kendari mayoritas dikelola PBMI. Untuk kargo, 95 persen dikelolah oleh swasta dengan beberapa perusahaan kontainer.

“Jadi kita tidak monopoli dan kami berbagi dengan swasta,” ujarnya.

Dalam sebulan, total ada 30 kapal peti kemas yang berlabuh di Kendari New Port. Kebanyakan dari Surabaya.

Penulis : Pandi

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...