Pemkot Kendari akan Tertibkan Kontruksi Reklame yang Tidak Sesuai Aturan

326
 

Kendari, Inilahsultra.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari mensosialisasikan Peraturan Wali Kota Kendari No. 56 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Konstruksi Reklame dan implementasi penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada masyarakat di salah satu Warung Kopi (Warkop) di Kota Kendari, Sabtu 8 Februari 2020.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari Hj Nahwa Umar mengatakan, rencana pembuatan Peraturan Wali Kota Kendari No. 56 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Konstruksi Reklame sudah disosialisasikan sejak lama kepada masyarakat di Kota Kendari.

- Advertisement -

“Perwali ini sudah dicanangkan lama dan sekarang sudah waktunya dijalankan. Pemkot Kendari sering melakukan sosialiasai kepada masyarakat untuk dipahami tentang aturan ini, supaya pada saat diterapkan nanti tidak menimbulkan tidak menjadi permasalahan di masyarakat,” ujar Nahwa Umar.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kendari Erlis Sadya Kencana mengatakan, kalau Perwali ini akan sudah diterapkan akan menjadi acuan dan operasional pembangunan konstruksi reklame yang akan dilakukan para pelaku usaha.

“Konstruksi reklame akan ditempatkan sesuai zonasi dalam aturan tata ruang.
Tentunya yang sudah terlanjur memasang papan reklame kita akan memberi jangka waktu sampai masa kontrak pemasangan selesai,” ujarnya.

Dengan adanya Perwali ini, Erlis menjelaskan, akan ada kepastian hukumnya dan segala sesuatu termasuk pembangunan konstruksi reklame yang melanggar aturan akan dikenakan sannksi tegas dari Pemkot Kendari.

“Kita pastikan pada bulan Maret tahun ini, semua papan reklame yang dibangun tidak sesuai akan ditertibkan. Tidak ada lagi papan reklame di lingkungan tempat beribadah, perkantoran, dekat lingkungan sekolah dan jalan umum yang dinilai membahayakan,” jelasnya.

Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Kendari Satria Damayanti mengatakan, Perwali tersebut nantinya
akan memudahkan masyarakat
untuk berurusan dengan Dinas PTSP dan akan dilayani sesuai standar operasional prosedur yang telah di tetapkan.

“Pengurusan di Dinas PTSP tidak ada biaya sama sekali, hanya saja IMB ada retribusi yang di bayarkan ke Bank Sultra. Tapi selain itu tidak ada biaya sama sekali untuk mendapatkan ijin,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sultra Mastri Susilo, meminta pihak Pemkot Kendari melalui dinas terkait untuk selalu mensosialiasikan kebijakan-kebijakan layanan kepada masyarakat.

“Sosialisasi kebijakan dari pemerintah ini sangat penting untuk dapat dipahami masyarakat terutama menyangkut pelayanan publik,” ujarnya.

Lanjut Mastri, masyarakat terus mengawasi layanan yang diberikan pemerintah terkait layanan publik. Pasalnya, kata dia, kalau hanya berharap terhadap Ombudsman ada keterbatasan.

Kemudian, lanjut Mastri, meminta masyarakat untuk proaktif melaporkan, jika ada pelayanan tidak sesuai regulasi yang ditetapkan pemerintah, sepertu
pungutan liar dalam pelayanan publik.

“Kalau tidak dilayani, kemudian kalau ada pungli terhadap pelayanan pubilik laporkan atau hubungi Ombudsman,” tutupnya.

Penulis : Haerun

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...