Bidkum Pemuda Muhammadiyah Muna Dinilai Tak Paham Netralitas ASN

1074
 

Kendari, Inilahsultra.com – Pernyataan Bidang Hukum Pimpinan Daerah (PD) Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Muna, Abdul Razak Said Ali soal netralitas aparatur sipil negara (ASN) mendapat sorotan dari Wasekum Bidang Internal HMI BADKO Sultra Suryono Achmat Djiwa SH.

Menurut Suryono, pernyataan Razak menggeneralisir ASN, TNI dan Polri punya hak politik tidak tepat dan keliru.

- Advertisement -

“Wah, ini namanya kacamata kuda. Cobalah teliti dulu baca regulasi dan pahami undang-undang. Jangan memberi statement yang salah. Masyarakat membutuhkan pencerdasan politik,” kata Suryono kepada Inilahsultra.com, Senin 10 Februari 2020.

Seharusnya, kata dia, Pemuda Muhammadiyah melalui Bidang Hukum, memberikan pencerdasan kepada masyarakat dan jangan asal sebut undang-undang.

Ia merinci, Undang-Undang 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung seperti dikatakan Razak bukan UU ASN.

“Sebab Undang-Undang Aparatur Sipil Negara itu Nomor 5 Tahun 2014. Jangan sampai dia tidak baca itu undang-undang lalu keluarkan statement. Apalagi ini tentang netralitas ASN pada domain kewenangan Bawaslu. Jangan serampangan mencampuradukkan kewenangan,” jelasnya.

Ia menjelaskan, soal netralitas ASN, memang Bawaslu punya kewenangan. Tapi dibatasi oleh tata caranya. Secara atributif ada di Undang-Undang Pemilihan, dan teknisnya ada di Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas ASN, Anggota TNI dan Anggota Polri.

“Jangan sampai dia baca cuma sampai Pasal 3 saja. Di situ memang disebutkan bahwa Bawaslu berwenang mengawasi netralitas ASN. Tapi ada pembatasannya di Pasal 4. Secara substansi ada dua hal di sana, yakni sudah adanya calon dan juga sudah memasuki tahapan kampanye,” bebernya.

Ia berhatap, sebelum melontarkan statement agar lebih dulu dibaca regulasinya serta memperhatikan nomornya.

“Baca semua pasalnya. Dinalari baik-baik. Masyarakat membutuhkan pencerdasan politik. Mari kita kaji dahulu bersama regulasi yang ada, sebelum meneduhkan ruang-ruang politik dengan ilmu yang kita punya,” tuturnya.

Sebelumnya, Pimpinan Daerah (PD) Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Muna, Bidang Hukum, Abdul Razak Said Ali mendukung penuh langkah yang dilakukan Bawaslu Muna dengan memeriksa sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga terlibat dalam politik praktis.

Dari sejumlah ASN itu, ada salah satu bakal calon Bupati Muna yang dikirimkan surat pemanggilan, yakni Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin Udu. Surat yang dilayangkan lembaga penyelenggara pemilu untuk mengklarifikasi soal perilaku dan kode etik sebagai ASN.

Tak hanya Syarifuddin Udu (SU) yang diproses, namun ada 8 ASN dari lingkup Pemda Muna Barat (Mubar) dan 1 ASN lingkup Pemda Muna.

Menurut Abdul Razak Said Ali, langkah Bawaslu Muna mengawasi ASN menjelang Pilkada sudah tepat. Meski ASN, TNI, dan Polri memiliki jaminan hak politik, berupa hak memilih dalam suksesi politik, namun dilain sisi ASN juga wajib netral dalam penyelenggaran pemilihan kepala daerah.

“Netralitas ASN sangat penting dalam penyelenggaraan Pilkada, bukan saja untuk menjamin terselenggaranya Pilkada yang demokratis, namun juga untuk menjaga terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kebutuhan masyarakat dengan baik,” kata Abdul Razak Said Ali ketika ditemui di Sekretariat Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Muna, Sabtu 8 Februari 2020.

Mantan aktivis UHO ini menguraikan, netralitas ASN dalam pemilihan baik Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah ialah sebuah keniscayaan.

Hal ini, deambung dia telah dipertegas dalam beberapa ketentuan yang berlaku dalam UU No. 5 Tahun 2004 Tentang ASN, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

“Jadi bagi ASN yang tidak mampu menjaga kenetralannya tentu akan menerima sanksi berdasarkan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Untuk mengawasi netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada, peran Bawaslu sangat penting, dalam hal untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada Muna bersih dari potensi noda ketidaknetralan ASN.

“Secara regulasipun hal tersebut dimungkinkan, jika kita berkaca pada Pilpres dan Pilcaleg yang lalu Bawaslu RI pernah mengeluarkan regulasi khusus menjaga netralitas ASN yaitu Perbawaslu No. 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan netralitas ASN, TNI, Polri,” urainya.

Ia menerangkan, peraturan
UU No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur,Walikota/Wakil Walikota dan Bupati/Wakil Bupati sebagai rujukannya, sehingga relevan jika diterapkan.

Penulis : Jusbar

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...