Sulkarnain Akan Percepat Penetapan Perda RTRW Kota Kendari

230
 

Kendari, Inilahsultra.com – Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir mengikuti rapat koordinasi Pusat dan Daerah tentang percepatan penetapan Perda Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kota untuk mendukung Online Single Submission (RDTR OSS) di Hotel Aryaduta Jakarta, Rabu 12 Februari 2020.

Acara dihadiri oleh Kementerian Dalam Negeri, Kemeterian Agraria Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian Lingkungan hidup, Kemeterian perekonomian, Deputi KPK, Bupati, Wali Kota, Instansi Dinas PUPR DAB Bappeda perwakilan dari 70 Kabupaten Kota.

Sulkarnain Kadir mengatakan, percepatan penetapan perda Rencana RTRW dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR ) Online Single Submission (OSS) sangat penting bagi kemajuan pembangunan daerah guna menarik investor berinventasi ke Kota Kendari.

Ia melanjutkan, penetapan perda RTRW sangat strategis dalam menata dan menentukan proses pembangunan di daerah termasuk Kota Kendari, karena RTRW akan menjadi panduan dan pedoman bagi seluruh stakeholder khususnya pemerintah sekaligus dalam
memberikan kepastian hukum,

“Kami sangat menyambut baik himbauan Kemendagri untuk melakukan percepatan penetapan perda RTRW. Insya Allah Pemkot Kendari akan mengupayakan sebelum bulan Mei perda tersebut sudah dapat di tetapkan,” kata Sulkarnain Kadir.

Sekjen Kemendagri Hadi Probiwo mewakili Mendagri Tito Karnavian membaca arahan dari pemerintah pusat, ada tiga langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah daerah.

“Pertama pemda segera mengagendakan propemda rancangan perda RDTR, kedua Bupati atau Wali Kota bersama Ketua DPRD agar memproses hasil bantuan teknis sebagai landasan dalam penetapan perda RDTR OSS, dan ketiga kepada para Gubernur diharapkan dapat melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan,” paparnya.

Sementara Sekjen Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan, Himawan Arif yang hadir sebagai keynote speech pada Rakor Percepatan Penetapan RTRW dan RDTR OSS menyampaikan percepatan pembangunan infrastruktur harus didukung karena RTRW adalah panglima pembangunan.

Ada 34 Provinsi yang sudah memiliki perda RTRW. Kemudian dari 91 kota terdapat 2 kota yang belum memiliki perda. Dari 329 kabupaten ada 16 kabupaten yang belum memiliki perda. Sehingga total ada 18 kabupaten kota yang belum mempunyai perda RTRW.

“Perda RTRW ini bukan untuk menghambat pembangunan, tetapi untuk memudahkan. Terlebih tak lama lagi akan ada omnibus law, karena RTRW adalah proses terbuka dan partisipati,” tutupnya.

Penulis : Haerun

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...