BacakanKendari, Inilahsultra.com – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dukung Asosiasi Penambang Nikel (APNI) memperjuangkan kesejahteraan penambang nikel.
Larangan ekspor bijih nikel yang diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2020 lalu, membuat penambang nikel dalam negeri berada dalam kondisi mati suri.
Kondisi ini terjadi akibat rendahnya harga biji nikel domestik. Dimana jika penambang memaksakan untuk melakukan penambangan, harga yang ditawarkan relatif lebih murah dari harga produksi dan akan mematikan perusahaan.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Mardani H. Maming mendukung dan mengapresiasi APNI sehubungan dengan penentuan harga pokok mineral (HPN) nikel diatas Free on Board (FoB) tongkang.
“Kami berharap ada kesepakatan dua belah pihak antara smelter dan penambang yang dibuatkan regulasinya oleh Menteri ESDM untuk menetapkan harga HPM,” ucap Mardani H. Maming, Jumat (14/2/2020).
Sambung Mantan Bupati Tanah Bumbu ini, apabila ada smelter yang dibeli harga dibawah HPM harus diberikan sanksi.
“Saat ini, harga internasional bijih nikel kadar 1.8% FoB Filipina dihargai antara USD 59-61/ wet metric ton (wmt). Sehingga jika pemerintah mengajukan harga jual bijih nikel domestik kadar 1.8% FoB sebesar USD 38-40/wmt merupakan harga yang wajar,” bebernya.
Lebih lanjut Mardani H. Maming menuturkan, jika dibandingkan dengan harga internasional tentu tidak memberatkan kedua pihak. Baik smelter maupun penambang.
“Karena ada larangan ekspor, maka Kementerian ESDM mewajibkan kepada penambang yang kadar 1.7 persen, mewajibkan barang penambang diterima oleh smelter lokal,” ujar Maming.
Maming menyarankan, penambang dan smelter boleh menunjuk masing-masing surveyor yang terdaftar di Kementerian ESDM agar kualitas barang mempunyai kepastian sehingga tidak merasa dicurangi satu sama lain.
Penulis : Onno
