Kenapa Rusman Belum Dapat Rekomendasi PDI Perjuangan?

1409
 

Kendari, Inilahsultra.com – Dari tujuh daerah yang menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di Sulawesi Tenggara, DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) baru mengeluarkan rekomendasi untuk Pilkada Buton Utara.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Sultra Abu Hasan resmi diusung partainya didampingi Ramadio untuk maju di Pilkada Butur 2020.

- Advertisement -

Bagaiamana dengan enam daerah lainnya, termasuk Muna yang juga punya kader semacam LM Rusman Emba?

Wakil Ketua Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PDI Perjuangan Sulawesi Tenggara (Sultra), Agus Sana’a menyebut, dalam penerbitan rekomendasi untuk calon kepala daerah ada tiga gelombang.

Gelombang pertama, dikeluarkan pada pertengahan Februari. Sedangkan enam daerah lainnya di Sultra kemungkinan akan keluar pada gelombang kedua sekitar pertengahan Maret dan gelombang ketiga pada akhir Maret 2020.

“Jadi, masih ada dua gelombang lagi untuk enam daerah sisanya,” kata Agus Sana’a, Rabu 19 Februari 2020.

Menurut Agus, pertimbangan Abu Hasan cepat diberikan rekomendasi, selain karena kader, ia juga merupakan inkumbent di Pilkada Butur.

“Selain itu, di Butur kita tidak butuh lagi koalisi. Empat kursi PDI Perjuangan sudah bisa mengusung satu pasangan calon. Abu Hasan juga memiliki elektabilitas dan salah satu daerah yang memenangkan Pilpres 2019 kemarin,” bebernya.

Bagi daerah yang belum keluar rekomendasinya, kata dia, masih dipertimbangkan beberapa hal. Misalnya, keterpenuhan kursi, survei dan rekam jejaknya.

Khusus di Muna, Agus berujar bahwa Rusman Emba juga kader yang kini menjabat Ketua Bappilu PDI Perjuangan Sultra. Selain itu, Rusman juga calon inkumbent. Namun karena PDI Perjuangan hanya memiliki empat kursi dari 30 kursi  maka masih membutuhkan koalisi dengan partai lain.

“Mungkin ini yang kurang (dari Rusman). Butuh kepastian partai koalisi dulu,” imbuhnya.

Ia menuturkan, setiap pilkada, partai politik berjuang untuk berebut kursi bupati. Menurutnya, secara logika hal yang tidak mungkin pintu diberikan ke orang lain dibandingkan kader yang saat ini telah menjabat sebagai bupati.

“Masa kita sudah dapat kursi bupati malah memberikan (rekomendasi) di luar kader untuk bertarung dan tidak ada jaminan untuk menang. Kita tidak mungkin korbankan kader,” tuturnya.

Meski demikian, segala keputusan ada di tangan DPP. DPD, lanjut dia, hanya sebatas mengusulkan nama yang telah melamar pintu partai berlambang banteng tersebut.

Sementara itu, Nur Salam Lada berharap, kader tetap menjadi prioritas untuk diusung di Pilkada dengan berbagai pertimbangan.

“Kita harap prioritaskan kader. Karena bagaimana pun juga kader telah menunjukkan loyalitas dan pengabdian di partai. Tapi kalau toh juga DPP menetapkan calon lain, kita tidak bisa intervensi DPP,” tuturnya.

Penulis : Haerun
Editor : Pandi

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...