La Bakry Berharap Penyaluran Dana Desa Cepat dan Tepat

269
 

Pasarwajo, Inilahsultra.com – Bupati Buton La Bakry dan jajaran ikut ambil bagian dengan menghadiri Rapat Kerja (Raker) Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana desa Tahun 2020 Provinsi Sultra di Hotel Claro Kendari, Selasa 25 Februari 2020.

Kegiatan ini mengusung tema “Percepatan Penyaluran dan Penguatan Dana Desa dalam Menopang Ketahanan Sosial Ekonomi Masyarakat”.

- Advertisement -

Raker ini digelar agar pemerintah daerah dan pemerintah desa dapat memahami mekanisme dan prioritas percepatan penyaluran dana desa.

Secara nasional ada 3 tahap rapat kerja percepatan penyaluran dana desa, dan Sultra termasuk dalam tahap ketiga dengan 16 provinsi lainnya yang digelar pada 25 Februari 2020.

Gubernur Sultra Ali Mazi mengatakan, Tahun 2020 merupakan tahun keenam implementasi undang-undang desa. Dalam undang-undang tersebut pemerintah desa diberi kewenangan seluas-luasnya dari pemerintah pusat untuk mengelola dana desa. Tentu dengan anggaran yang besar tersebut diharapkan pembangunan dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

“Pemerintah desa harus memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Peningkatan kapasitas seluruh aparat desa sangat diperlukan guna meningkatkan profesionalisme aparat desa,” katanya.

Alokasi dana desa dari pemerintah pusat kepada Provinsi Sultra sejak tahun 2015 hingga saat ini mencapai kurang lebih Rp 6,1 Triliun. Untuk tahun 2020, Sultra mendapat kenaikan dana desa sebesar Rp 1,653 Triliun tersebar di 15 kabupaten dan 1.911 desa.

Ali Mazi berharap, ke depan hubungan koordinasi dan komunikasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, kecamatan dan desa lebih baik lagi. Terlebih dalam hal pengelolaan dan pembinaan dana desa.

Bupati Buton La Bakry menyambut baik imbauan Gubernur Sultra Ali Mazi tersebut. Dia berharap, seluruh aparat desa dapat mempercepat dan menyalurkan dana desa dengan amanah dan tepat sasaran dengan keterlibatan penuh masyarakat.

“Dengan demikian tujuan dari penyaluran dana desa yang diharapkan pemerintah pusat dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia bisa terwujud,” kata Ketua DPD Partai Golkar Buton ini.

La Bakry berharap, pembinaan dan pengawasan oleh pengawas intern dan aparat hukum dalam penyaluran dana desa dapat lebih dimaksimalkan.

Perwakilan Menteri Dalam Negeri RI, Teguh Setiabudi mengatakan, pengelolaan dana desa diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat dan menggerakkan ekonomi produktif.

“Tiga hal mengenai dana desa ini yaitu padat karya, penggunaan dana desa diharapkan menggerakkan sektor produktif mulai dari pasca panen, industri produktif, desa wisata , dan sesuai karakteristik desa, serta pengelolaan dana desa dengan manajemen yang baik dengan pendampingan pendamping desa dan berbagai stakeholder. Dengan demikian pengelolaan dana desa dapat berjalan transparan, akuntabel dan tepat sasaran berdasarkan peraturan yang berlaku,” ungkapnya.

Mantan Pj Gubernur Sultra ini menambahkan, perubahan mekanisme penyaluran dana desa diharapkan bisa mendorong pemerintah kabupaten/kota dalam memfasilitasi pemerintah desa.

“Camat diprioritaskan perannya dalam bimbingan dan pengawasan mulai dari tahap perencanaan yaitu pada evaluasi APBDesa, pengawasan pada pelaksanaan dan koordinasi pelaporan dan pertanggungjawaban dari desa,” pintanya.

Reporter: LM Arianto

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...