Sempat Menolak, Dewan Akhirnya Setujui Revisi APBD 2020 Pemkot Kendari

Subhan
Bacakan

Kendari, Inilahsultra.com – Rencana Revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 yang diajukan Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari yang sempat ditolak beberapa fraksi, akhirnya disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari.

“DPRD sudah menyetujui, ya setuju dan sudah klir,” singkat Ketua DPRD Kota Kendari Subhan saat ditemui di kantornya, Selasa 25 Februari 2020.

-Advertisement-

Terkait ada beberapa fraksi yang menolak karena tidak sesuai aturan, Subhan mengatakan, anggota dewan lain keliru memahaminya.

“Pemahaman dari teman-teman kemarin itu dikira Peraturan daerah (Perda), tetapi hal tersebut merupakan penjabaran dari anggaran pendapatan belanja lampiran dari Peraturan Wali Kota (Perwali). Itu berbicara masalah fraksi kemarin. Tapi saat ini sudah disetujui dan anggota DPRD banyak yang membubuhkan tanda tangannya,” ujarnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menambahkan, jika dijelaskan terkait revisi tersebut tidak akan selesai, karena banyak penafsiran di dalamnya.

“Kalau umpamanya hanya sepotong kita jelaskan tidak tuntas, karena masih ada penafsiran,” tutupnya sambil meninggalkan wartawan.

Sebelumnya Fraksi Golkar secara tegas menolak pengajuan Pemkot Kendari untuk melakukan revisi APBD tahun 2020, karena dianggap bertentangan dengan peraturan.

La Ode Ashar menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ini. Makanya tidak ada ruang bagi Pemkot Kendari untuk melakukan revisi APBD 2020 sebelum jadwal pembahasan APBD perubahan.

“Kami Fraksi Golkar tegas menolaknya, kami tidak mau bertanggung jawab suatu saat nanti ketika bermasalah dan kami yakini ini bermasalah. Maaf jangan memaksa kami untuk menyetujui kesalahan administrasi, yang menjerumuskan kami dalam proses hukum,” tegasnya.

Lebih uniknya dasar Pemkot Kendari melakukan revisi perda APBD 2020, kata La Ode Ashar, Pemkot Kendari beralasan untuk membayar utang kepada pihak ketiga yang belum terselesaikan. Kemudian setelah melihat angka-angka revisi perda APBD 2020 hasil pergeseran atau penambahan dan pengurangan anggaran, salah satunya ada di Dinas PU ada penambahan Rp 63 miliar lebih.

“Berarti ada potensi kegiatan kegiatan atau program-program yang sudah dibahas dan ditetapkan dalam Perda APBD tahun 2020 sebanyak Rp 63 miliar tidak terlaksana. Untuk apa kita bahas APBD induk 2020 sampai berjam-jam dan bermalam-malam, yang sudah kita sepakati bersama ternyata tidak bisa direalisasikan,” ungkapnya.

Kemudian, LM Rajab Jinik mengatakan, sangat terganggu dengan apa yang diusulkan Pemkot Kendari, karena karena ketika membuka data dalam KUA PPAS walaupun masih dalam tahap rancangan, membuka buka RKA ternyata jumlahnya berbeda-beda.

“Ini persoalan yang serius. Harusnya disesuaikan dulu, jangan langsung datang di DPRD dengan menyampaikan sesuatu keinginan dan harus diterima. Saya secara pribadi tidak mau terlibat dalam urusan ini, karena sama saja menyetujui kesalahan administrasi yang berkonsekunsi hukum,” ungkapnya.

Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari ini mewanti-wanti Pemkot Kendari, apa yang sudah dibahas dan ditetapkan dalam APBD 2020 kemarin, jangan sampai ada perubahan. Kalau ada perubahan berarti pemerintah akan berlawanan dengan hukum.

“Sangat jelas kalau ada perubahan APBD 2020 yang tidak sesuai jadwal perubahan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Maka Pemkot Kendari melakukan pelanggaran hukum,” tutupnya.

Sementara Fraksi NasDem belum lama ini tidak menyetujui rencana Pemkot Kendari untuk revisi APBD tahun 2020. Pasalnya kata Ketua Fraksi NasDem Abdul Rasak, revisi APBD 2020 merupakan kebijakan tahunan yang terdapat dua item di dalamnya, yakni tentang pendapatan dan belanja.

Lanjutnya, ketika pendapatan tidak seimbang dengan belanja. Maka tugas pengambil kebijakan atau keputusan untuk melihat seperti apa yang harus dilakukan.

“Waktu itu saya sampaikan dalam rapat revisi APBD 2020 ini seperti apa. Boleh dilakukan revisi tapi harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” tambahnya.

Penulis : Haerun

Facebook Comments