Komisi VII DPR RI Kunker ke DPRD Sultra Bahas Pertambangan

328
 

Kendari, Inilahsultra.com – Komisi VII DPR RI menggelar kunjungan kerja dan reses massa sidang kedua 2019/2020 di Sulawesi Tenggara, Senin 2 Maret 2020.

Gedung paripurna DPRD Sultra, merupakan salah satu tempat dalam rangkaian kunker para wakil rakyat di senayan itu.

- Advertisement -

Rombongan DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno dan didampingi, Rusda Mahmud, Mercy Criesty Barends, Andi Ridwan Witiri, Hj Sry Krustina, H. Muhammad Zairullah Azhar dan Saadli Uluputy.

Mereka ke Sultra mendengarkan masukkan terkait dengan pengelolaan sumber daya alam yang salah satu mitra kerja mereka adalah Kementerian Energi Sumber daya Mineral (ESDM).

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh mengatakan, persoalan tambang di Sultra cukup pelik.

Kehadiran tambang di Bumi Anoa tidak sedikit melahirkan cerita miris soal dampak lingkungan yang ditimbulkan.

“Mereka dapat nikelnya, kita dapat debunya,” kata Rahman dalam sambutannya.

Dalam kesempatan itu, DPRD Sultra yang diwakili Ketua Komisi III Suwandi Andi membacakan pandangan soal pertambangan berikut aturan-aturan yang cenderung meniadakan kewenangan daerah soal perizinan pertambangan.

Menurut Suwandi, dampak kerusakkan lingkungan dengan tidak dilakukannya reklamasi karena bias dari kebijakan pusat yang cenderung mengambil alih kewenangan sepenuhnya soal pertambangan.

Untuk itu, mereka mendorong agar revisi UU Minerba nanti lebih mempertimbangkan kepentingan daerah dan masyarakat.

Dalam kesempatan itu juga Suwandi mengungkap banyaknya demonstrasi soal pertambangan akibat maraknya kerusakkan lingkungan. Termasuk rendahnya pendapatan daerah di sektor pertambangan padahal kandungan sumber daya alam di Bumi Anoa begitu besar.

Setelah Suwandi memberikan pandangan mewakili DPRD Sultra, dibuka sesi dialog yang dipandu oleh Wakil Ketua DPRD Sultra Muh Endang SA.

Pada kesempatan itu, beberapa anggota dewan mengusulkan beberapa hal soal revisi UU Minerba.

Selain itu, mereka juga mendorong agar daerah memiliki kewenangan soal perizinan pertambangan yang selama ini “dikapling” oleh Kementerian ESDM.

Terhadap masukkan dari anggota DPRD Sultra Ketua rombongan DPR RI Edy Soeparno mengaku akan menindaklanjuti aspirasi itu dan akan membahas bersama di internal komisi.

Menurut dia, masukkan ini penting sebagai pertimbangan sebelum digolkannya revisi UU Minerba. (adv)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...