Di DPRD Sultra, Mahasiswa Ungkap Pencemaran Lingkungan Akibat Tambang di Konut

1196
 

Kendari, Inilahsultra.com – Lembaga Studi Analisis Pemerintah Lingkungan Konawe Utara (Letari Konut) mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra, Selasa 3 Maret 2020.

Kedatangan mereka untuk menindaklanjuti aksi yang dilakukan pada Jumat 28 Februari 2020 di Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Sultra dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sultra.

- Advertisement -

Di gedung DPRD Sultra, mereka mengungkap kasus pencemaran lingkungan yang diduga dilakukan oleh PT Daka Grup, salah satu perusahaan tambang yang beroperasi di Desa Boedingi Kecamatan Lasolo Kepulauan Kabupaten Konawe Utara.

Ketua Lestari Konut Muh Fajrin Boma,SHut mengungkapkan, bila mengacu pada Pasal 1 angka 14  Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) diduga terjadi kerusakkan lingkungan akibat penambangan yang diduga dilakukan oleh PT Daka Group.

Diantaranya, perusahaan tersebut diduga belum memiliki izin TPS LB3 dan izin pembuangan limbah cair. Adanya dugaan penyimpanan ore nikel di pinggir pelabuhan dan jatuh ke laut sehingga menyebabkan kekeruhan air laut.

Selain itu, tidak adanya drainase keliling pelabuhan jety, tidak ada kolam pengendapan (safety Booms). Terjadi ceceran ore nikel pada jembatan/ramdor kapal tongkang dan jety PT Daka Group yang berada kurang lebih 20 meter dari SDN 3 Lasolo Kepulauan serta dekat dengan pemukiman warga  Desa Boedingi.

Ia melanjutkan, PT Daka Group melakukan aktivitas tanpa izin pertambangan berdasarkan Peraturan Mentri (PM) Nomor 71 Tahun 2016 perubahan kedua peraturan mentri Nomor 51 Tahun 2011.

“Kuat dugaan kami bahwa keadaan terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) perusahaan tersebut tidak mendapat izin dari Kementrian Perhubungan Republik Indonesia,” jelasnya.

Selain itu, ia juga menuding PT Daka Group tidak memiliki izin dari Kementerian Kehutanan terkait izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).

“Selain itu kami mendunga PT Daka Group melakukan pelanggaran UU tentang ketenagakerjaan dan serikat kerja. Perekrutan tenaga kerja yang dilakukan oleh PT Daka Group didominasi oleh tenaga kerja luar bukan tenaga kerja pribumi sesuai peraturan yang tertuang dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan UU No 21 Tahun 2000 Tentang serikat Pekerja,” katanya.

Sementara itu Muh Nursalam selaku koordinator lapangan meminta kepada ESDM  Sultra memberikan klarifikasi terkait area konservasi taman wisata Alam Laut Teluk Lasolo yang diduga digunakan PT Daka Group.

Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Laut Teluk Lasolo yang memiliki luas kurang lebih 18.800 hektare. Menurut undang-undang (UU)  Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Adalah Kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pelestarian alam dan rekreasi alam.

“Kami meminta kepada pihak penegak hukum menindak lanjuti PT Daka Group terkait indikasi-indikasi yang dimaksud,” tuturnya.

Terhadap aspirasi mahasiswa ini, Ketua Komisi III Suwandi Andi akan menindaklanjutinya dan meminta keterangan pihak terkait.

Tidak menutup kemungkinan juga, pihaknya akan turu ke lokasi untuk memastikan kebenaran aspirasi mahasiswa.

Jurnalis inilahsultra.com berusaha mengkonfirmasi pihak PT Daka Group namun belum memberikan keterangan resmi.

Kadir salah satu direksi PT Daka Group dihubungi melalui pesan Whatsappnya tidak memberikan jawaban. Begitu pula saat dihubungi lewat telepon selulernya.

Penulis : Nur Kasri

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...