Beda Pendapat Anggota Dewan soal Pemangkasan APBD 2020 Pemkot Kendari

622
 

Kendari, Inilahsultra.com – Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari berbeda pendapat terkait perubahan Peraturan Wali Kota Kendari tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020.

Dalam perubahan Perwali tersebut, dalam penjabaran APBD 2020 menjelaskan adanya pemangkasan anggaran yang ada di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dengan tujuan Pemkot Kendari untuk pelunasan utang yang berlum terlunaskan.

- Advertisement -

Ketua Komisi I DPRD Kota Kendari
Rizki Brilian Pagala mengaku, Pemkot Kendari saat ini masih mengalami defisit, diakibatkan tidak seimbangannya anggaran di beberapa tahun lalu.

“Hari ini kita terkena imbasnya untuk menyelesaikan bersama. Saya jelaskan sedikit hasil koordinasi DPRD dengan Pemkot melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) beberapa waktu lalu terkait perwali perubahan penjabaran anggaran APBD 2020,” jelas Rizki Brilian Pagala, Kamis 5 Maret 2020.

Dalam pembahasannya, kata politikus PKS ini, bersama DPRD dan TAPD menyakini bahwa langkah menyelesaikan persoalan defisit dan utang Pemkot merupakan tanggung jawab bersama.

“Terkait utang yang harus segera dibayarkan. Kami bersepakat untuk menyetujui yang dilanjutkan dengan surat persetujuan melalui Ketua DPRD atas nama lembaga DRPD untuk menyetujui perubahan penjabaran APBD 2020,” jelasnya.

Anggota Banggar DPRD Kota Kendari ini menjelaskan, terkait tidak pernah ada pembahasan sebelumnya masalah utang Rp 200 miliar tersebut, perlu mengurut kembali sejarah utang ini sering dibahas dan beberapa kali telah dijelaskan oleh TAPD.

Ia mepanjutkan, Pemkot Kendari mempunyai sejarah panjang penganggaran di tahun yang lalu terhadap optimismenya pemerintah terhadap pendapatan yang akhirnya mengambil kebijakan dalam peningkatan penganggaran APBD di tahun tersebut.

“Alhasil di tahun selanjutnya kita dihadiahi defisit kurang lebih Rp 400 miliar setelah itu pemerintah melakukan rasionalisasi sampai di tahun 2019, program multi years pun direschedule dan dikurangi volumenya agar dapat menyelesaikan perlahan angka defisit yang ada,” jelasnya.

Tahun 2019 awal pemkot dan DPRD telah menyetujui untuk melakukan pinjaman dalam rangka menyelesaikan lebih awal utang pekerjaan yang harus segera dibayarkan. Tetapi karena tidak terjadi kesesuaian tujuan pinjaman yang harusnya diperuntukkan pembangunan awal bukan untuk membayarkan pembangunan yang lalu,
karena itu dibatalkan tapi pekerjaan di 2019 tersebut sudah dijalankan dan telah ditender. Maka penganggaran harus berlanjut, dengan konsekuensi utang bertambah dari sebelumnya.

Pada awal 2020, lanjut Rizki, para kontraktor menuntut haknya, pada saat itu dijadwalkanlah rapat kerja antara DPRD dan TAPD dengan persetujuan Pemkot Kendari harus menyelesaikan utang-utang terhadap kontraktor.

“Banyaknya alur yang kita lewati dan akhirnya dikeluarkan Perwali terkait perubahan penjabaran APBD 2020,” jelasnya.

Perwali tersebut, menurut Rizki, tidak merubah sama sekali total nilai APBD 2020, yang berubah itu adalah penjabarannya. Maka menurutnya, sudah sangat jelas bahwa Perwali itu untuk menjabarkan APBD.

“Ketakutan teman-teman adanya perubahan porsi anggaran yang berada di DPRD dan dinas kebudayan dan pariwisata dan OPD lain, yang berubah bukan programnya, tapi yang berubah itu rutinnya terkait perjalanan dinas, konsumsi dan sebagainya,” tutup Rizki.

Sementara Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari LM Rajab Jinik menilai, apa yang diajukan Pemkot Kendari dalam proses penjabaran Perwali tidak pernah termuat dalam pembahasan APBD 2020, yang sudah ditetapkan DPRD melalui Perda APBD 2020.

“Secara kelembagaan kita di DPRD belum menyetujui perubahan Pewali tentang penjabaran APBD 2020, karena belum ada keputusan tertinggi melalui paripurna. Tetapi ketua DPRD sudah menyetujui, itu merupakan hak pribadinya, tapi secara kelembagaan DPRD belum ada persetujuan,” jelas Rajab.

“Kita di DPRD akan terus komitmen dan konsisten dengan apa yang sudah kita bahas dan kita tetapkan dalam Perda APBD 2020,” tambahnya.

Anggota Fraksi Golkar ini menjelaskan, dalam Perwali tersebut Pemkot Kendari
melakukan pergeseran anggaran di OPD-OPD yang sebelumnya sudah ditetapkan dalam Perda APBD 2020.

“Ketika terjadi masalah hukum di kemudian hari ini tanggung jawab Pemkot Kendari, jangan libatkan DPRD, karena DPRD tidak pernah menyetujui pemangkasan anggaran untuk bayar utang. Yang jelasnya dalam pembahasan APBD 2020 tidak ada namanya pembayaran utang,” jelasnya.

Ia menambahkan, masyarakat harus mengetahui persoalan ini, karena jangan sampai sudah ada program yang diharapkan dalam APBD 2020, tapi tidak ada realisasi dan anggarannya hilang.

“Jangan salahkan DPRD tetapi salahkan Pemkot Kendari,” pungkasnya.

Penulis : Haerun

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...