Untuk Dipahami Publik, KPU Butur Jelaskan Aturan Pengelolaan Dana Hibah Pilkada

1171
 

Buranga, Inilahsultra.com– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buton Utara (Butur), menjelaskan secara rinci terkait pengelolaan dana hibah Pilkada. Sehingga, masyarakat lebih memahami proses yang dijalani lembaga penyelenggara itu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan itu, setidaknya menyikapi adanya pernyataan dari komunitas AH2P, Zardoni yang menyoroti pertanggungjawaban keuangan atas dana hibah KPU ke Pemerintah Daerah Butur.

- Advertisement -

Sebelumnya diberitakan, Zardoni menyoroti penggunaan dana hibah KPU Butur sebesar Rp 2,5 miliar yang digunakan akhir tahun kemarin, hingga sampai saat ini belum ada laporan pertanggungjawaban yang disampaikan ke Pemda Butur. Apalagi, pihak KPU sudah melakukan lagi permintaan anggaran untuk tahap berikutnya. Selain itu, Zardoni menilai anggaran Pilkada Rp 25, 3 miliar cukup besar untuk skala daerah Butur.

Ketua KPU Butur, Hasruddin melalui press relaesenya yang diterima Inilahsultra.com Jum’at 6 Maret 2020 mengungkapkan, sangat mengapresiasi atas pernyataan Zardoni kepada lembaga KPU. Sebab, hal itu dianggap sebagai fungsi kontrol.

Hanya saja, terang dia, pernyataan tersebut menunjukan kekeliruan atau bahkan belum memahami dan mengerti betul tentang sistem penyusunan, penggunaan sampai pada proses penyampaian pertanggung jawaban dana hibah oleh KPU kabupaten.

“Ini menunjukan publik tidak paham dan mengerti peraturan yang mengatur KPU. Secara kelembagaan, kami akan jelaskan beberapa hal agar publik lebih mengerti dan memahami tentang seperti apa proses menjalankan tugas, kewenangan serta kewajiban KPU kabupaten sebagai lembaga negara dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati,” katanya.

Pertama, ia menegaskan bahwa KPU Butur secara kelembagaan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk membiayai semua tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati Butur telah melalui semua proses yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dengan segala turunan aturan yang berhubungan dengan pemilihan kepala daerah.

“Uang sebesar Rp 25,3 miliar dari Pemda Butur untuk membiayai tahapan Pilkada tidak diambil begitu saja oleh KPU Butur, tetapi melalui proses nota kesepahaman bersama Bupati Butur atas nama pemerintah daerah dan telah memenuhi semua ketentuan, sehingga ditetapkanlah anggaran tersebut. Tidak seperti yang diasumsikan dalam pernyataan saudara Zardoni,” tegasnya.

Hasruddin menyarankan, agar bersama-sama membaca dan memahami ketentuan yang berlaku, sehingga tidak terkesan asal-asalan. Misalnya saja, mencermati ketentuan Permendagri 54 tahun 2019 yang mengatur tentang pendanaan kegiatan pemilihan gubernur, bupati dan walikota yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

“Supaya persepsi kita baik dan jernih demi sukses dan berjalan baiknya pilkada tahun 2020 di Butur yang kita cintai ini, serta demi menghindari asumsi dan dugaan terhadap KPU Butur telah menyalahgunakan anggaran yg dimaksud,” ujarnya.

Hasruddin melanjutkan, mungkin tidaklah berlebihan kalau sedikit menguraikan ketentuan tersebut, agar semua lebih memahami alur-alur hukum dan regulasi atas pertangggung jawaban dana hibah seperti yang disoroti oleh Zardoni.

Dijelaskannya, pada PERMENDAGRI 54 TAHUN 2019 Tentang PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALI KOTA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Pasal 18 Dijelaskan bahwa Pelaporan pengelolaan dana kegiatan pemilihan dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan menyampaikan laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan kepada bupati/wali kota. Penyampaian laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Terkait Pertanggung jawaban, di pasal 19 dijelaskan Pertanggung jawaban pengelolaan dana kegiatan pemilihan dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan yang dikelola oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini, sambung dia sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilihan masih terdapat sisa dana Hibah Kegiatan Pemilihan, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota wajib mengembalikan sisa dana Hibah Kegiatan Pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bukan hanya itu, dalam hal PEMBINAAN DAN PENGAWASAN dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah melakukan pembinaan kepada gubernur terhadap pengelolaan dana Kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Kemudian gubernur melakukan pembinaan kepada bupati/wali kota terhadap pengelolaan dana Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati/wali kota dan wakil walikota. Pembinaan dilakukan mulai tahap perencanaan dan penganggaran sampai dengan tahap pencairan.

“Pengawasan atas penggunaan dana Hibah kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan Pemilihan bupati dan wakil bupati/wali kota dan wakil wali kota dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk KPU dan jajarannya dilakukan oleh Inspektorat Jendral KPU Republik Indonesia,” jelasnya.

Terkait besaran anggaran Pilkada Butur hingga Rp 25,3 miliar, Hasruddin menguraikan dalam penyusunan anggarannya mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1312/HK.03.1-KPT/01/KPU/VIII/2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

“Jadi kami tegaskan bahwa total anggaran Rp 25,3 miliar penyusunan anggaran dilakukan sesuai dengan Kebutuhan dan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2020,” imbuhnya.

Diakhir pernyataannya, Hasruddin mengajak kepada semua masyarakat dan pemangku kepentingan, termasuk media massa baik cetak maupun elektronik untuk terus bersama-sama menciptakan kondusivitas dan suasana penuh kekeluargaan demokratis agar pilkada Butur dapat berjalan aman, nyaman dan sukses.

Dalam NPHD itu tertuang anggaran Pilkada untuk KPU Butur sebesar Rp 25,3 miliar. Sedangkan Bawaslu Butur Rp 10,3 miliar. Sehingga, total keseluruhan anggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Butur sebesar Rp 35,6 miliar.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...