Ada BPK, KPU Butur Diminta Segera Serahkan SPJ Dana Hibah

1897
 

Buranga, Inilahsultra.com – Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana hibah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Buton Utara (Butur) sebesar Rp 2,5 Miliar wajib diserahkan kepada pemerintah daerah saat ini. Pasalnya, tahun anggaran 2019 telah berakhir dan harus dipertanggungjawabkan.

“Yang perlu diserahkan kepada pemerintah daerah itu SPJ-nya (Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran). Kalau LPJ (Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran) yang dikehendaki KPU itu sudah betul sesuai Permen itu, sudah seperti itu untuk laporan pertanggung jawaban,” kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah H Tasir saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin 9 Maret 2019.

- Advertisement -

Menurut Tasir, KPU harus membedakan antara SPJ dan LPJ. Keduanya adalah hal yang berbeda meskipun ada keterkaitan.

“Kan perlu dibedakan antara laporan pertanggungjawaban (LPJ) dan surat pertanggungjawaban (SPJ). Kalau laporan pertanggungjawaban itu tidak punya dokumen-dokumen, itu bisa dibuat dalam satu lembar laporan pertanggungjawaban,” terangnya.

Namun, lanjut Tasir, berbeda dengan SPJ yang memiliki dokumen yang sangat banyak. Dokumen itulah yang wajib disampaikan kepada Bupati Butur karena tahun anggaran 2019 telah berakhir.

“SPJ itu dokumennya banyak. Ada bukti kas, ada buku kas umum. Itu wajib dan harus disampaikan kepada bupati. Inikan sudah berakhir tahun, harusnya sudah disampaikan. Sekarang itu (SPJ) belum masuk,” tandasnya.

Makanya, terang Tasir, SPJ penggunaan dana hibah oleh KPU akan dijadikan syarat untuk proses pencairan dana hibah tahap pertama tahun 2020 ini. Jika SPJ itu tidak dimasukkan, maka pihaknya akan mempertimbangkan untuk mencairkan dana hibah tahun ini.

“Kita butuh SPJ karena supaya cepat kita proses pencairan tahap pertama tahun 2020. Kalau itu tidak masuk, kita akan pikir-pikir dulu untuk mencairkan tahap berikutnya. Artinya, mereka jangan berpikir ada keragu-raguan,” paparnya.

Tasir menambahkan, SPJ itu tetap akan diminta. Apalagi saat ini ada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang akan melakukan audit.

“Kita ini butuh (SPJ) karena kita ini ada BPK sekarang, sewaktu-waktu akan mereka minta ini. Perlu itu. KPU mau kasih lembaran ketiga, lembaran keempat, silahkan. Yang penting ada SPJ,” tambahnya.

Pada tahun anggaran 2019 lalu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Butur telah menyerahkan dana hibah kepada KPU Butur sebesar Rp 2,5 Miliar. Sehingga masih ada sisa dana hibah sebesar Rp 22,8 Miliar yang akan dicairkan pada tahun 2020 ini.

“Yang perlu dicairkan itu Rp 22,8 miliar lagi. Yang lalukan (Akhir tahun 2019) Rp 2,5 miliar. Ditotal Rp 25,3 miliar,” rinci Tasir.

Editor: Din

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...