Revisi APBD 2020, Subhan Akui Pergeseran Anggaran di OPD Pemkot Kendari

864
 

Kendari, Inilahsultra.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari, Subhan mengakui dalam perubahan Peraturan Wali Kota tahun 2019 tentang penjabaran APBD 2020, ada pergeseran anggaran di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

“Anggaran yang bertambah di OPD melihat jumlah utang kepada kontraktor. Kalau ada utangnya kepada pihak ketiga, maka ditambah anggarannya dan kalau ada OPD yang tidak punya utang maka anggaran digeser untuk membayar utang tersebut,” ungkap Subhan belum lama ini.

- Advertisement -

Menurut Subhan, perubahan APBD 2020 yang diajukan Pemkot Kendari sesuai dengan regulasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2020.

Dalam Poin 41 Permendagri, Subhan menjelaskan, pemerintah daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali dalam akun belanja dalam APBD 2020 sesuai kode rekening berkenaan.

“Untuk itu, saya meminta kepada pihak-pihak yang mempersoalkan perubahan Perwali bisa melihat dan berpatokan pada peraturan yang ada,” ujarnya.

Kemudian, Alasan DPRD menyetujui perubahan Perwali Penjabaran APBD 2020, politisi PKS ini mengatakan,
karena sudah sesuai regulasi yang ada. Perubahan ini juga merupakan hak dari Pemkot Kendari, yang sudah mempunyai payung hukum yang jelas.

“Anggaran yang belum krusial dalam APBD 2020, seperti perjalanan dinas dan belanja rutin dilakukan pengurangan untuk dialokasikan dalam pembayarana utang kepada pihak ketiga,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari, LM Rajab Jinik bersikeras menolak adanya pergeseran anggran di OPD-OPD, yang tertuang dalam perubahan Perwali tentang penjabaran APBD 2020.

“Kita di DPRD akan terus komitmen dan konsisten dengan apa yang kita sudah bahas dan kita tetapkan dalam Perda APBD induk 2020,” tegas Rajab Jinik belum lama ini.

Pasalnya, kata Rajab, kalau ada pengurangan dan penambahan anggaran secara otomatis sejumlah program-program yang sudah ditetapkan dalam APBD 2020 tidak akan terlaksana. Apabila, lanjut Rajab, ini tetap dipaksakan akan bertentangan dengan hukum.

“Ketika terjadi masalah hukum dikemudian hari ini tanggung jawab pemkot. Jangan libatkan DPRD, karena dalam pembahasan APBD 2020 tidak ada namanya pembayaran utang,” ujarnya.

Untuk itu, Ketua AMPG Kota Kendari ini meminta kepada masyarakat untuk menilai dan mengetahui persoalan ini. Jangan sampai sudah ada program yang diharapkan dalam APBD 2020, tapi tidak ada realisasi dan anggarannya hilang.

“Jangan salahkan DPRD, tapi salahkan Pemkot Kendari karena anggaran di DPRD saja dipangkas. Pemkot yang memangkas anggaran ini dan tidak melibatkan DPRD, karena menurut mereka penjabaran Perwali ini hak mereka sendiri,” tutupnya

Penulis : Haerun

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...