Sekda Koltim Minta Wakil Bupati Jalankan Dulu Kewajiban untuk Menerima Haknya

829
 

Kendari, Inilahsultra.com – Wakil Bupati Kolaka Timur (Koltim) Andi Merya Nur belum lama ini mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terkait hubungannya dengan Bupati Koltim Tony Herbiansyah sudah tidak harmonis lagi.

Orang nomor dua di Koltim ini, mengadu langsung kepada Wakil Ketua DPRD Sultra, Muh Endang SA terkait hak-haknya sebagai wakil Bupati seperti Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan sudah tidak lagi diberikan.

- Advertisement -

Hal tersebut dibenarkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Koltim Eko Santoso Budiarti. Ia menjelaskan, memang SPPD dan BBM wakil bupati tidak lagi diberikan sejak akhir tahun 2019 hingga tahun 2020 ini.

Pemberhentian haknya, lanjut Eko Santoso, karena wakil bupati jarang masuk kantor untuk melaksanakan tugasnya sebagai wakil atau membantu bupati melaksanakan dan menjalankan roda pemerintahan.

“Kalau gaji, biaya rumah tangga masih tetap berjalan, tapi SPPD dan BBM sudah tidak diberikan lagi, karena bagaimana mau diberikan haknya sementara kewajibannya masuk kantor untuk melaksanakan tugas-tugasnya sudah tidak dijalankan lagi. Ditambah tidak tinggal di rujab, bahkan ruangan wakil bupati sering tertutup,” jelas Sekda Koltim Eko Santoso Budiarti saat ditemui di Kota Kendari, Rabu 11 Maret 2020.

Jenderal ASN Koltim ini menjelaskan, berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, lanjutnya, hak dan kewajiban tugas wakil kepala daerah membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang difokuskan pada pengawasan.

“Sedikit sekali keberadaannya di kantor. Kalau masuk kantor, di atas jam 10 sudah tidak ada lagi dalam ruangannya, itu pun hanya beberapa menit sudah tidak lagi di kantor. Jadi, sebagai pejabat itu jangan hanya menuntut hak, tetapi harus menunaikan kewajiban sebagai wakil bupati,” jelasnya.

Lanjutnya, untuk pemberian kembali hak-hak wakil bupati itu dapat dilakukan harus ada surat dari Bupati sesuai dengan Peratura Bupati (Perbup) 2019 terkait peraturan perjalanan dinas khususnya penandatangan SPPD.

“Sebagai wakil, seharusnya beliau bisa memanggil kami untuk menyampaikan kepada bupati atau menyampaikan sendiri kepada bupati. Tapi tidak pernah dilakukan baik kepada bupati maupun kepada kami,” jelasnya.

Terkait tidak adanya staf pegawai di ruangan wakil dan Satpol PP di rumah Dinas, Eko Santoso mengatakan, bukan karena ada larangan dari bupati atau sekda. Tetapi jarang berkantor dan ruangannya tutup dan begitu juga dengan di rujabnya jarang ditempati dan lebih banyak di rumah pribadi.

“Bagaimana kita mau menempatkan pegawai untuk melayani dan Satpol PP untuk penjagaan, jika yang mau dilayani dan dijaga tidak ada tempat tersebut,” ungkapnya.

Dalam kondisi saat ini, kata dia, bupati dan wakil bupati sudah tidak ada lagi kekompakan dan koordinasi dalam menjalankan tugas. Tidak ada lagi keharmonisan keduanya.

“Untuk mengharmonisasi kembali bupati dan wakil tak ada jalan lain dan harus masuk kantor dan menjalankan tugas berdasarkan fungsinya. Saya berharap wakil bupati dapat menjalakan kewajibannya untuk mendapatkan kembali hak-haknya yang belum terpenuhi,” tutupnya.

Penulis : Haerun

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...